isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting, terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi internasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pokja tersebut dinamai Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Satgas dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Pokja IV dibentuk guna mengoptimalkan diplomasi ekonomi, termasuk mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi.

“Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting, terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita,” kata Susiwijono.

Pokja tersebut akan berperan memperluas akses pasar ekspor, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta mendorong peningkatan investasi ke Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menerangkan, Pokja IV memiliki tiga pilar utama, yakni analisis dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan implementasi kebijakan.

Melalui pilar analisis dan strategi pasar, pokja bakal menghimpun dan menganalisis data geoekonomi, mengidentifikasi hambatan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan peluang perluasan akses pasar dan investasi.

Sementara pada pilar diplomasi dan koordinasi, pemerintah akan mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Adapun pada pilar rekomendasi dan implementasi kebijakan, Pokja IV akan mendorong harmonisasi regulasi domestik dengan standar global, mengawal ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan berbagai kendala implementasi.

Edi menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang terbuka dari berbagai perjanjian ekonomi internasional.

“Kita harus proaktif melihat berbagai macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan industri padat karya yang pasarnya sekarang cukup besar, tetapi kita bersaing di dalam pasar yang sempit. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha sehingga ketika pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dilakukan juga overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), yakni sistem informasi pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor yang memuat informasi mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bidang kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, hingga permasalahan yang dihadapi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan upaya reformasi nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah dan dunia usaha.

Jermey mengatakan aksesi OECD tidak hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan proses reformasi yang akan memengaruhi cara perekonomian Indonesia berjalan ke depan.

“Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik,” kata Jermey dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar reformasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Dunia usaha bukan hanya pemangku kepentingan, tetapi juga mitra dalam memastikan reformasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperkuat dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, yaitu keterlibatan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyusunan kebijakan yang realistis dan sesuai kebutuhan dunia usaha.

Jermey menjelaskan reformasi kebijakan yang dilakukan dalam proses aksesi OECD harus dapat diterapkan secara praktis agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Reformasi harus tetap praktis dan sesuai dengan realitas dunia usaha agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Jermey mengatakan pengalaman Inggris menunjukkan keanggotaan OECD memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan usaha.

“Bagi Inggris, keanggotaan OECD telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta memperkuat kepastian regulasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha,” ungkapnya.

Ia menambahkan keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan regulasi.

Menurut Jermey, aksesi OECD tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian global serta hubungan bisnis kedua negara.

“Aksesi OECD akan memberikan manfaat bagi dunia usaha di Indonesia, ekonomi global, serta hubungan bisnis antara Indonesia dan Inggris,” tuturnya.

Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara dan berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan global.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan Kadin juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal bagi pelaku usaha dalam memahami proses aksesi dan implikasinya terhadap kegiatan bisnis.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) pada Juli 2026 setelah penyampaian dokumen awal (initial memorandum).

Ia menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” kata Airlangga usai seminar nasional mengenai aksesi OECD Indonesia dan implikasinya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah berharap proses aksesi tersebut dapat terus berjalan karena pembahasannya dilakukan secara sektoral.

Menurut dia, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD akan memberi nilai tambah bagi posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional.

“Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” ujarnya.

OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan global.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, kemudian menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024.

Selanjutnya, Indonesia menyampaikan initial memorandum pada 3 Juni 2025 yang berisi asesmen mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan instrumen OECD.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan aksesi Indonesia merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini.

“Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” kata Cormann dalam sambutannya secara virtual.

Ia menyebut proses aksesi akan mencakup peninjauan komprehensif oleh 25 komite teknis OECD di berbagai bidang kebijakan, mulai dari perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan.

Cormann menilai aksesi OECD dapat membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi, penguatan persaingan usaha, dan peningkatan integritas publik.

Seminar nasional tersebut juga diisi peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bekerja sama dengan Kanada memperkuat sistem keamanan pangan di kawasan ASEAN melalui peningkatan kapasitas laboratorium dan kolaborasi antarnegara.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Food Safety Laboratory Management Workshop atau lokakarya manajemen laboratorium keamanan pangan sebagai bagian dari CanSafe Project fase pertama.

“Keamanan pangan menjadi isu strategis di kawasan ASEAN, baik dalam perdagangan intra-regional maupun dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari luar kawasan.Tantangan global seperti cemaran pangan, termasuk antimicrobial resistance (resistensi antimikroba/AMR), memerlukan penguatan sistem pengujian laboratorium yang andal dan terstandar,” kata Sahat berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama ASEAN dan Kanada dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), khususnya pada aspek Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sistem perdagangan yang tetap mengedepankan perlindungan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan serta kelestarian lingkungan.

Sahat menegaskan laboratorium keamanan pangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan berbasis data ilmiah yang akurat, dapat ditelusuri, serta memenuhi standar manajemen laboratorium.

“Penguatan kapasitas manajemen laboratorium, penerapan standar internasional, serta peningkatan kompetensi analis menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan pangan yang tangguh,” ujarnya.

Ia menegaskan Barantin terbuka terhadap kerja sama ilmiah di bidang biosekuriti guna mendukung sistem keamanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan Kanada melalui Agricultural Counsellor Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Jasmine Lebelle menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.

“Kanada bangga dapat bermitra dengan ASEAN, termasuk Indonesia, dalam memperkuat sistem keamanan pangan. Melalui inisiatif seperti CanSafe Project, kami mendorong pertukaran keahlian dan praktik terbaik guna memastikan sistem laboratorium yang kuat, transparan, dan berbasis standar internasional,” ucap Lebelle.

Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (23/4) tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO), Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI), Sekretariat ASEAN, serta delegasi negara anggota ASEAN.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Indo-Pacific Agriculture and Agrofood Diedrah Kelly juga turut hadir dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan keamanan pangan global.

Lebih lanjut, Barantin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sistem keamanan pangan regional untuk mendukung kelancaran perdagangan global tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) tentang peningkatan strategis kerja sama perdagangan dan investasi bilateral dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC), sebagai langkah memperluas akses produk industri nasional.

Penandatanganan dilakukan di sela forum US-Indonesia Economic Dialogue yang diselenggarakan oleh US-ABC, U.S. Chamber of Commerce (USCC), dan US-Indonesia Society (USINDO) bekerja sama dengan Kadin Indonesia di kantor pusat USCC, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/2).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperluas peluang pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar AS.

“Tanda tangan antara Kadin dengan US-ASEAN Business Council, intinya bagaimana kita bisa memperbesar pasar buat para pedagang kita, para investor dari Indonesia, para pengusaha dari Indonesia untuk bisa mengakses pasar di Amerika Serikat,” ujar Anindya.

Ia mencontohkan, sektor alas kaki sebagai salah satu industri yang memiliki peluang besar untuk ditingkatkan ekspornya.

Saat ini nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS sekitar 120 juta dolar AS, masih tertinggal dibanding Vietnam yang telah mencapai sekitar 600 juta dolar AS.

Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi Indonesia, terutama jika daya saing tetap terjaga, termasuk dari sisi tarif.

Selain alas kaki, Kadin juga berfokus mendukung pelaku usaha yang telah aktif menembus pasar ekspor di sektor garmen, tekstil, furnitur, dan elektronik. Kerja sama dengan US-ABC juga diarahkan untuk mendorong masuknya investasi Amerika Serikat ke Indonesia.

“Ingat, bahwa di Indonesia ini dibutuhkan banyak investasi. Sampai 60 miliar dolar AS FDI, foreign direct investment. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita untuk mendapatkan ini semua,” ujar Anindya.

Lebih lanjut, ia menilai kesepakatan dagang resiprokal yang disepakati Indonesia dan AS berpotensi menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Anindya juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional, termasuk penguasaan teknologi, guna mendorong transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi.

“Sehingga kita juga bisa menjadi negara maju yang makin hari akan mentransformasi ekonominya menjadi industri-industri yang lebih mempunyai nilai tambah,” pungkas Anindya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (9/1), mulai dari lima investor baru berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Pemerintah Kanada berminat untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Minggu pagi ini.

1. Investor di IKN bertambah lima, mulai kuliner hingga perkantoran

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan investor di IKN bertambah lima, yang bergerak di berbagai bidang usaha mulai kuliner, sarana dan prasarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta.

Kelima investor tersebut adalah PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

"Hadirnya tambahan proyek ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusantara," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

2. Pemerintah alokasikan 30 ribu ton kuota impor daging 2026 bagi swasta

Pemerintah memberikan alokasi kuota impor daging sapi sebesar 30 ribu ton pada 2026 untuk importir swasta atau sekitar 16 persen dari keseluruhan kuota impor tahun ini sebanyak sebanyak 297.000 ton.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana di Jakarta, Sabtu mengungkapkan, kuota yang diberikan untuk perusahaan swasta tersebut jauh di bawah 2025 yang mencapai 180 ribu ton.

Baca selengkapnya di sini.

3. KAI Services sanksi tegas karyawan gunakan data pribadi penumpang

Manajemen KAI Services meminta maaf dan memastikan pemberian sanksi tegas kepada karyawan yang diduga telah menyalahgunakan data pribadi penumpang.

Manager Corporate Communication KAI Services Nyoman Suardhita mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, pihaknya telah mengambil langkah tegas berupa sanksi disiplin.

"Sanksi disiplin, manajemen telah memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk memberikan efek jera," kata Nyoman dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indonesia-Pakistan dorong percepatan IP-PTA jadi CEPA

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan mendorong percepatan perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia Dyah Roro Esti dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu, mengatakan Indonesia dan Pakistan terus memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan dan ekonomi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kanada jadikan NTB mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik

Menteri Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai menyatakan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai mitra strategis Pemerintah Kanada dalam kerangka kerja sama investasi energi terbarukan, ketahanan iklim dan pemberdayaan perempuan di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami berharap dapat melakukan lebih banyak kemitraan, lebih banyak investasi, lebih banyak perdagangan dengan Lombok dan Indonesia secara umum," ujar dia saat ditemui usai pertemuan bilateral dengan pemerintah daerah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutka kerja sama industri antara Indonesia dengan Rusia terus menunjukkan perkembangan pesat dan semakin strategis.

Menperin mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan bilateral dan membuka gelaran Indonesia-Russia Business Matching yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI di Moskow, pada awal Desember 2025.

“Hubungan kedua negara telah bergerak ke arah yang lebih substantif dan komprehensif, khususnya dengan pertemuan antara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, yang memperkuat koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas,” kata Agus dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Selama ini, lanjut dia, perkembangan kerja sama ekonomi kedua negara sangat positif. Pada tahun 2024, total perdagangan bilateral nonmigas mencapai 3,9 miliar dolar AS, dengan tren peningkatan sebesar 18,69 persen sejak tahun 2020. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat menjadi 4,04 miliar dolar AS.

Di sisi lain, investasi Rusia di Indonesia juga mencatat pergerakan yang konsisten. Pada 2024, total investasi mencapai 262,7 juta dolar AS, sementara hingga September 2025, investasi Rusia telah mencapai 147,2 juta dolar AS.

“Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelaku industri Rusia terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pengembangan industri di Indonesia,” ujar Menperin.

Lebih lanjut, Agus mengemukakan, Indonesia dan Rusia tengah menjajaki penyelesaian dua dokumen penting kerja sama industri. Dokumen tersebut meliputi "MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding" dan "MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos".

Salah satu MoU, yakni riset keselamatan penggunaan chrysotile asbestos, telah ditandatangani Menperin RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov di Moskow pada 8 Desember 2025.

"Kami berharap, MoU lainnya dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kejelasan kerangka kolaborasi bagi industri besar maupun IKM kedua negara,” katanya.

Agus menambahkan, dialog intensif untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis antara pelaku industri Indonesia dan Rusia menjadi faktor penting dalam kelancaran hubungan dagang dan investasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya logistik akibat jarak geografis yang cukup jauh.

Oleh karena itu, Menperin mengapresiasi penyelenggaraan "Working Group on Trade, Investment and Industry" ke-6 pada 11-12 Maret 2025 sebagai bagian dari sidang komisi bersama Indonesia-Rusia yang dilaksanakan pada April 2025 di Jakarta.

Forum tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang mencakup isu industri, penguatan rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standardisasi, sertifikasi, pertanian, hingga sektor finansial.

Indonesia pun mendukung dukungan penuh percepatan penyelesaian dan penandatanganan "Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement" (IEAEU FTA).

Menurutnya, perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia melalui peningkatan daya saing tarif dan pengurangan hambatan non-tarif.

“Kami berharap perjanjian ini dapat segera ditandatangani dan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok serta memperluas penetrasi produk industri nasional di kawasan Eurasia,” kata Agus.

Dalam konteks kerja sama multilateral, tambah dia, Indonesia juga menyatakan komitmen kuat dalam mendukung program-program di bawah naungan BRICS. Salah satu fokus penting adalah partisipasi Indonesia dalam BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC).

Kerja sama itu akan menitikberatkan pengembangan berbagai sektor seperti digitalisasi industri, teknologi mobilitas baru, transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bioindustri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) kembali meningkat. Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya menggelar latihan militer gabungan di wilayah sengketa tersebut, sementara Beijing merespons dengan memperkuat patroli laut dan udaranya di sekitar area yang diklaim.

Latihan bertajuk Maritime Cooperative Activity (MCA) itu melibatkan Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Armada Ketujuh AS menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kerja sama menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Latihan ini memperkuat interoperabilitas antara pasukan sekutu dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di kawasan," kata Armada Ketujuh AS dalam pernyataan resmi, dikutip dariNewsweek, Senin (4/11/2025).

Namun, Beijing menilai langkah tersebut justru menimbulkan ketegangan baru. "Latihan perang yang melibatkan negara-negara nonregional, termasuk AS, secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dalam pernyataannya.

Laporan ABS-CBN Filipina menyebutkan, sedikitnya lima kapal perang China terdeteksi di sekitar lokasi latihan, termasuk satu kapal mata-mata Tipe 815A yang terekam dalam foto Angkatan Laut AS. Meski demikian, Angkatan Laut Filipina menegaskan kehadiran kapal China tidak mengganggu jalannya latihan.

Latihan MCA dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan diklaim sesuai hukum internasional.

"Negara-negara sekutu dan mitra menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan hak terbang di perairan internasional," tegas Armada Ketujuh.

Kegiatan ini digelar menjelang pertemuan antara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Hegseth menegaskan komitmen Washington untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

"Saya menekankan kekhawatiran AS terhadap aktivitas China di Laut Cina Selatan, di sekitar Taiwan, dan terhadap sekutu kami di kawasan," tulis Hegseth lewat platform X.

Sementara itu, PLA menyatakan pihaknya terus memperkuat patroli di sekitar Huangyan Dao atau Betting Scarborough yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

"Fakta telah membuktikan bahwa Filipina adalah pembuat onar dalam isu Laut Cina Selatan dan perusak stabilitas regional," ujar Kolonel Senior Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kesepakatan transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia, China, dan Jepang telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha antar negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai transaksi yang menjadi bagian dari program local currency transaction (LCT) dengan China telah tembus US$ 7 miliar, sedangkan Jepang US$ 5 miliar.

Total transaksi tanpa dolar AS antara China, Jepang, dan Indonesia itu setara US$ 12 miliar, setara dengan nilai Rp 200,37 triliun.

"Nilai transaksi mata uang lokal dengan Tiongkok US$ 7 miliar dan Jepang US$ 5 miliar," kata Perry dalam acara konferensi pers rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Nilai LCT dengan Jepang dan China ini sudah jauh melampaui nilai keseluruhan transaksi mata uang lokal yang tercatat hingga pertengahan tahun ini yang sebesar US$ 11,7 miliar atau setara Rp 189 triliun.

Nilai transaksi ini bahkan juga telah meningkat tajam dibandingkan nilai transaksi LCT pada semester I-2024 yang sebesar US$ 4,702 miliar. Rata-rata jumlah nasabah LCT juga tumbuh signifikan, atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk itu, Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Perkembangan positif LCT ini sejalan dengan komitmen dan konsistensi Satgasnas LCT dalam melakukan penguatan sinergi antarotoritas dan mitra strategis, penyesuaian kebijakan insentif, serta sosialisasi yang targeted, terintegrasi, dan terencana, termasuk kepada pelaku usaha ekspor-impor.

Filianingsih menegaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh upaya menjangkau pemanfaatan LCT lebih luas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk perluasan partisipan Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

"Perluasan kerja sama LCT terus dilakukan dengan penambahan negara mitra baru, yaitu Korea Selatan pada September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025," kata Filianingsih.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China, Xi Jinping, menjadi sorotan dalam KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (2/11) kemarin. Xi Jinping unjuk gigi saat Presiden AS Donald Trump tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Xi memanfaatkan momentum untuk mendorong proposal pembentukan badan global yang mengatur kecerdasan buatan (AI) dan menegaskan ambisi China sebagai pemimpin alternatif dalam kerja sama perdagangan dunia.

Ia mengusulkan pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization, yang menurutnya bisa menetapkan aturan tata kelola AI dan meningkatkan kerja sama internasional, sehingga AI menjadi kebaikan publik bagi komunitas internasional.

Pernyataan ini pertama kali disampaikan Xi sejak Beijing mengumumkan inisiatif tersebut tahun ini, sementara Amerika Serikat (AS) menolak upaya regulasi AI di lembaga internasional.

"Kecerdasan buatan memiliki arti penting bagi perkembangan masa depan dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh negara dan wilayah," kata Xi dalam pernyataan yang dirilis kantor berita Xinhua, dikutip dari Reuters, Senin (3/11/2025).

Para pejabat China mengatakan organisasi ini kemungkinan akan berbasis di Shanghai, pusat komersial di Negeri Tirai Bambu.

Ketidakhadiran Trump membuka ruang bagi Xi untuk mempromosikan China sebagai juara kerja sama multilateral versi Beijing.

Dalam pertemuan bilateral sebelumnya, kedua pemimpin sempat menandatangani kesepakatan satu tahun untuk sebagian mencabut kontrol perdagangan dan teknologi yang memicu ketegangan.

Di sisi lain, Xi menyoroti dominasi China dalam teknologi hijau, termasuk baterai dan panel surya, serta mendorong APEC agar mendukung peredaran bebas teknologi hijau.

Selain itu, Xi menekankan pentingnya model AI murah buatan perusahaan China, DeepSeek, sebagai bagian dari strategi kedaulatan algoritmik.

Para anggota APEC akhirnya menyetujui deklarasi bersama dan sejumlah kesepakatan terkait AI serta tantangan populasi yang menua.

China sendiri akan menjadi tuan rumah KTT APEC 2026 di Shenzhen, kota yang dulunya desa nelayan namun kini menjadi pusat manufaktur dan teknologi.

APEC sendiri merupakan forum konsultatif yang terdiri dari 21 negara dan mewakili setengah perdagangan global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh seorang pengusaha pengemplang pajak berinisial TB senilai Rp 58,2 miliar.

TB merupakan salah satu Beneficial Owner dari PT UP dan telah divonis bersalah dalam perkara penggelapan pajak. Ia menyandang status terpidana setelah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp 634,7 miliar, setelah membatalkan vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2023.

Adapun untuk kasus TPPU terpidana TB yang juga berhasil diungkap Ditjen Pajak terungkap setelah TB melakukan berbagai skema pencucian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, mengonversi ke mata uang asing, mentransfer dana ke luar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, sejumlah aset senilai sekitar Rp58,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan, mencakup uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

Dalam mengungkap tindakan TPPU terpidana TB, DJP melakukan kerja sama dengan otoritas lain mulai dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian (Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), serta PPATK, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Selain itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas perpajakan dari Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, dan beberapa negara lainnya, mengingat adanya transaksi keuangan lintas negara dalam perkara ini," dikutip dari siaran pers Nomor: SP-24/WPJ.06/2025, Senin (3/11/2025).

Terkait aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh Terpidana TB di luar negeri, DJP saat ini sedang menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk meminta penyitaan aset terkait.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Brasil Lula Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Kamis (23/10/2025). Ini merupakan kunjungan balasan Lula Da Silva terhadap pemerintah Indonesia, yang sudah berkunjung lebih dulu Juli lalu.

Terpantau Lula beserta rombongan tiba di kawasan istana pukul 10.05 WIB. Presiden Lula beserta rombongan diiringi pasukan berkuda dari kawasan Monas. Masuk ke gerbang istana, kepala negara langsung disambut anak-anak sekolah sembari mengibarkan bendera kedua negara.

Prabowo pun menyambut langsung Lula dan beranjak melakukan upacara penyambutan.

Setelah lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan, kedua kepala negara melakukan pemeriksaan pasukan kemudian menuju ruang kredensial Istana Merdeka.

Adapun kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan tatap muka, yang akan dilanjutkan dengan pembicaraan bilateral resmi bersama delegasi menteri dari masing-masing negara. Setelah itu presiden akan menggelar jamuan santap siang.

Dari delegasi Indonesia terpantau hadir Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan lainnya.

Seperti diketahui, Lula da Silva beserta rombongan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/10/2025). Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, hujan deras turun di lokasi.

Tampak Amran menyambut Lula yang dipayungi oleh ajudannya ketika turun dari pesawat kepresidenan. Setelah itu, Amran mengantar Lula berjalan bersama menuju kendaraan yang akan membawanya ke tempatnya menginap di Jakarta.

Kunjungan Presiden Lula da Silva ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasilia pada Juli 2025 yang lalu. Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara dalam berbagai bidang.