Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Provinsi Hebei, China memperdalam kerja sama rantai pasok industri dan transformasi lewat pengembangan teknologi cerdas atau smart technology.

Hal itu menjadi pembahasan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi Hebei, Wakil Gubernur Zhao Chenxin.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Airlangga menekankan signifikansi hubungan ekonomi kedua negara di mana volume perdagangan Indonesia dengan China saat ini telah mencapai tiga kali lipat dibandingkan total perdagangan dengan kawasan Eropa maupun Amerika Serikat (AS).

Dia menggarisbawahi bahwa saat ini Indonesia sangat mendorong masuknya investasi karena terdapat efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Investasi tersebut diproyeksikan mampu memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta meningkatkan perolehan devisa negara melalui hasil produksinya,” jelas Airlangga.

Hal ini menjadi fondasi kuat bagi kemitraan strategis, terutama dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional yang tengah menjadi fokus pemerintah, seperti pada sektor nikel dan bauksit. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada China yang telah menjadi salah satu mitra strategis dalam pengembangan produk-produk hilirisasi tersebut.

Sebagai langkah mengakselerasi kawasan ekonomi strategis dalam menangkap peluang pertumbuhan masa depan, Airlangga juga memaparkan kesiapan Indonesia dalam menyediakan sejumlah kawasan ekonomi strategis yang dioptimalkan untuk industri berbasis teknologi tinggi dan pengembangan smart technology, termasuk kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Secara khusus, Menko Airlangga juga menyoroti potensi strategis kawasan Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara, sebagai gerbang konektivitas data internasional. Lokasi tersebut dinilai sangat prospektif bagi pengembangan pusat data karena keunggulan geografisnya yang terkoneksi langsung dengan jaringan transmisi global menuju AS, sehingga menjamin efisiensi akses data lintas negara.

Respons positif dan komitmen ditunjukkan oleh Wakil Gubernur Zhao Chenxin dengan menyampaikan apresiasi atas peran Kemenko Perekonomian dalam mengambil langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan yang telah diambil.

Zhao menegaskan komitmen Provinsi Hebei untuk mendorong partisipasi aktif pengusaha asal Hebei untuk memperluas ekspansi di Indonesia.

Provinsi Hebei memiliki perkembangan pesat di bidang industri berbasis pengembangan smart technology dan AI. Pihak Pemerintah Hebei menyambut baik masukan dari Menko Airlangga dan akan segera mengomunikasikannya kepada komunitas bisnis di China agar dapat ditindaklanjuti secara konkret sebagai pertimbangan investasi ke depan.

Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman untuk terus menjaga komunikasi intensif, termasuk kedepannya mendiskusikan efisiensi logistik melalui pengembangan jalur pelayaran (shipping line). Airlangga juga menyatakan minat untuk berdiskusi dengan China terkait pengalaman dalam menangani masalah shipping line.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Concern kami dalam proses kerja sama ini intinya adalah mengoptimalkan segala potensi yang ada di antara kedua negara

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Belarus Jaya di bawah naungan Jaya Group membidik penguatan perdagangan komoditas antara Indonesia dan Belarus melalui kerja sama bisnis dengan sejumlah perusahaan asal Belarus.

CEO Jaya Group Tomy Suhartanto mengatakan perusahaan tersebut dibentuk untuk mendukung kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus melalui langkah konkret di sektor perdagangan dan industri.

“PT Indonesia Belarus Jaya adalah perusahaan yang dibentuk di bawah naungan Holding Jaya Group. Fokus dan concern-nya adalah untuk langsung mendukung dan melakukan aksi nyata mendukung kerja sama bilateral dua negara Indonesia dan Belarus,” kata Tomy di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi komoditas kedua negara agar dapat saling diserap dan dimanfaatkan pasar masing-masing.

Ia menyebut komoditas Indonesia yang berpotensi diterima pasar Belarus antara lain kakao dan kelapa sawit.

Sementara itu, produk Belarus yang dinilai berpotensi dimanfaatkan di Indonesia meliputi susu, kabel dan kawat, serta pupuk.

“Concern kami dalam proses kerja sama ini intinya adalah mengoptimalkan segala potensi yang ada di antara kedua negara,” ujar Tomy.

PT Indonesia Belarus Jaya telah menandatangani nota kesepahaman bisnis dengan sejumlah perusahaan Belarus, yakni OJSC Minsk Dairy Plant No. 1, Energi Complekt, OJSC Dolomite, dan Belindo Trade.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan bersamaan dengan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia-Belarus Bidang Kerja Sama Ekonomi di Minsk, Belarus pada Jumat (15/8).

Sidang komisi bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Agreed Minutes oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich.

Pemerintah Indonesia dan Belarus dalam sidang tersebut membahas sejumlah bidang kerja sama, antara lain perdagangan, investasi, industri, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, perbankan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta pariwisata.

Selain kerja sama PT Indonesia Belarus Jaya, nota kesepahaman juga dilakukan antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Nedra Nezhin. Total nilai lima komitmen bisnis dari nota kesepahaman tersebut mencapai angka Rp7 triliun.

Menurut Tomy, penandatanganan kerja sama bisnis internasional tersebut bukan hanya untuk kepentingan usaha, tetapi juga untuk mendukung agenda strategis pemerintah dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus.

Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar domestik melalui masuknya produk-produk yang kompetitif.

“Tujuan dari kami melakukan perjanjian bisnis internasional ini selain untuk mendukung program pemerintah juga untuk memberikan daya saing yang kompetitif di pasar Indonesia,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan kesepahaman yang dicapai dalam sidang komisi bersama tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.

Lebih lanjut, Tomy optimistis hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus akan terus berkembang ke depan seiring terbukanya peluang kerja sama perdagangan dan industri di berbagai sektor strategis.

Menurut dia, fondasi hubungan Indonesia dan Belarus telah terbangun sejak era mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan memiliki peluang berkembang lebih optimal pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belarus menyepakati penyusunan kerja sama Roadmap of Developing Key Areas of Cooperation between Belarus and Indonesia for 2026-2030 dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-8 RI-Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Minsk, Belarus.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Wakil Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich.

“Roadmap tersebut diharapkan menjadi dokumen sistematis dan terukur untuk mengembangkan berbagai kerja sama, serta diharapkan akan menjadi salah satu deliverables utama dalam kunjungan Presiden Republik Belarus ke Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sidang Komisi Bersama antara RI dan Belarus berfungsi sebagai kerangka payung kerja sama bilateral, terutama di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknis, dengan tujuan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan ekonomi kedua negara.

“Indonesia memandang Belarus sebagai mitra strategis dalam penguatan kerja sama industri, ketahanan pangan, dan pengembangan manufaktur berbasis teknologi. Implementasi Indonesia-EAEU FTA diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” ujar Airlangga.

Belarus turut mengundang para pemangku kepentingan dan pengusaha Indonesia untuk melihat lebih dekat kapabilitas industri pertanian, manufaktur, dan berbagai fasilitas industri yang dimiliki negara tersebut.

Dalam momentum itu, kedua negara terus mendiskusikan berbagai peluang kerja sama industri dan teknologi, termasuk joint assembly machineries di Indonesia. Forum Bisnis Indonesia-Belarus juga direncanakan berlangsung bersamaan dengan rencana kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia.

Pihak Belarus berkomitmen memperkuat kemitraan ekonomi dengan Indonesia, termasuk melalui pengembangan kerja sama industri, investasi, pertanian, dan konektivitas perdagangan.

Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich mengatakan pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-Belarus akan membantu penguatan hubungan bisnis kedua negara, seiring Indonesia-EAEU FTA yang telah ditandatangani dan segera menyelesaikan proses ratifikasi.

Di bidang perdagangan dan investasi, kedua negara mencatat tren peningkatan nilai perdagangan sekitar 72,6 persen secara tahunan menjadi sekitar 221 juta dolar AS.

Pemerintah Indonesia menilai Belarus memiliki potensi strategis sebagai mitra diversifikasi pasar dan penguatan kerja sama industri, khususnya karena basis industri manufakturnya yang kuat di sektor alat berat, pertanian, dan kimia.

Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama melalui skema joint venture, local assembly, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional, terutama pada sektor alat berat, kendaraan komersial, pupuk, dan mesin pertanian.

Di sektor ketahanan pangan dan pertanian, kedua negara membahas potensi kerja sama mekanisasi pertanian dan teknologi pertanian modern guna mendukung produktivitas dan modernisasi sektor pertanian.

Indonesia juga membuka peluang peningkatan ekspor produk unggulan seperti karet, kakao, kopi, produk perikanan, dan produk manufaktur ke Belarus serta kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Selain itu, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama investasi, kesehatan, pendidikan, riset, budaya, olahraga, dan pariwisata.

“Kami meyakini bahwa pertemuan ini akan mampu mengidentifikasi sejumlah kerja sama bilateral utama yang dapat diwujudkan dalam rencana kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia pada awal Juli 2026,” ujar Viktor Karankevich.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Belarus Alexander Turchin guna membahas penguatan kerja sama di sektor perdagangan hingga pangan.

"Belarus merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia Timur dan menjadi salah satu pintu masuk penting menuju pasar Uni Ekonomi Eurasia (EAEU)," kata Airlangga dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Airlangga juga menyambut rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada awal Juli 2026 mendatang.

Persiapan kunjungan saat ini tengah berjalan, termasuk penyelesaian sejumlah agenda penting yang diharapkan dapat dituntaskan selama kunjungan berlangsung, terutama terkait Peta Jalan (Roadmap) Kerja Sama Belarus-Indonesia.

"Indonesia juga siap menyambut kunjungan delegasi bisnis Belarus ke Indonesia pada rangkaian kunjungan presiden Belarus," ujar dia.

Belarus dinilai memegang posisi signifikan dalam mendukung agenda industrialisasi, ketahanan pangan, dan diversifikasi pasar Indonesia.

Negara tersebut dikenal memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan kontribusi sektor manufaktur mencapai sekitar 20,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024.

Selain itu, Belarus juga memiliki keunggulan dalam pengembangan agroindustri dan mekanisasi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk tingkat swasembada pangan yang mencapai 96 persen.

Dengan pengalaman dan keunggulan Belarus di bidang teknologi pertanian, kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan modernisasi sektor pertanian Indonesia serta mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Belarus Alexander Turchin menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi dengan Indonesia.

Belarus juga mendukung pembukaan Kedutaan Besar RI di Minsk guna memperlancar hubungan kedua negara.

Lebih lanjut, kedua pihak turut membahas Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang ditandatangani pada 21 Desember 2025 di St Petersburg.

Indonesia menilai tercapainya perjanjian tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua pihak dalam memperkuat kerja sama ekonomi serta mendorong kemitraan perdagangan yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk mendukung tujuan tersebut, modernisasi pertanian dan tersedianya alat berat yang efisien menjadi faktor yang sangat krusial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi sejumlah industri strategis Belarus di sektor alat berat, kendaraan komersial dan mekanisasi pertanian modern.

Kunjungan tersebut meliputi perusahaan Minsk Tractor Works (MTZ), MAZ (Minsk Automobile Plant) dan BelAZ Holding Management Company.

Ketiga perusahaan itu merupakan bagian penting dari basis industri manufaktur Belarus yang dikenal memiliki keunggulan dalam produksi alat berat, kendaraan komersial, serta teknologi dan mekanisasi pertanian modern.

“Penjajakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan salah satu Astacita Presiden Indonesia, yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut, modernisasi pertanian dan tersedianya alat berat yang efisien menjadi faktor yang sangat krusial,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada kunjungan ke MTZ (Minsk Tractor Works), Airlangga meninjau pengembangan teknologi traktor dan alat-alat mesin pertanian yang berpotensi mendukung agenda ketahanan pangan dan modernisasi pertanian Indonesia, termasuk pengembangan food estate dan peningkatan produktivitas pertanian nasional.

MTZ meyakinkan bahwa seluruh alat berat dan mesin dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemesan. Perusahaan itu juga menawarkan pelatihan dan transfer teknologi untuk mendukung kerja sama tersebut.

Selain itu, MTZ telah bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan melakukan pembicaraan awal terkait kerja sama di industri alat berat.

Sementara, kunjungan ke MAZ (Minsk Automobile Plant) difokuskan pada potensi kerja sama pengembangan kendaraan komersial, bus dan kendaraan khusus industri, termasuk peluang local assembly, transfer teknologi, serta pengembangan kendaraan rendah emisi.

Adapun dalam kunjungan ke BelAZ Holding Company, kedua pihak membahas potensi penguatan kerja sama di sektor alat berat pertambangan, termasuk pengembangan maintenance ecosystem, local assembly, serta peluang kerja sama rantai pasok ban kendaraan berat berbasis natural rubber Indonesia.

“Kami melihat perusahaan-perusahaan Belarus berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam produk alat berat, terutama yang dapat memperkuat industrialisasi, mekanisasi pertanian modern, serta pengembangan industri alat berat di Indonesia,” ujar Airlangga.

Dalam diskusi lebih lanjut, kedua pihak juga membahas pengembangan cassava menjadi ethanol dan studi terkait penggunaan baterai nikel untuk mendukung modernisasi pertanian.

Di sektor pertambangan, penggunaan baterai nikel pada truk telah diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kinerja kendaraan berat di sektor industri serta pertambangan.

Indonesia sendiri mengekspor sekitar 800 juta ton batu bara setiap tahunnya, sehingga kebutuhan dump truck untuk pertambangan yang efisien dan berkelanjutan menjadi prioritas penting.

Pemerintah Belarus selama ini terus mempelajari berbagai kebutuhan alat berat di Indonesia. Namun, informasi mengenai kebutuhan spesifik dari Indonesia masih relatif sulit diperoleh.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan bersama, forum konsultasi reguler, serta peningkatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah kedua negara. Langkah itu dinilai dapat membantu memastikan produk dan solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Airlangga menilai kunjungan ke tiga industri utama Belarus tersebut diharapkan dapat memperkuat tindak lanjut hasil Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI-Belarus, sekaligus menjadi langkah penting dalam persiapan rencana kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia pada masa mendatang.

Adapun kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI-Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik.

Kunjungan tersebut juga dilakukan bersama Wakil Menteri Industri Republik Belarus Leonid Ryzkovsky.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dokumen ini menjadi acuan penting untuk memastikan kesinambungan implementasi hasil-hasil pembahasan kedua negara secara lebih terarah dan konkret

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia menandatangani Agreed Minutes penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik pada Selasa (12/5) di Kazan, Rusia.

Agreed Minutes merupakan dokumen bersama yang memuat perkembangan atas pelaksanaan kerja sama bilateral, kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB, serta arah tindak lanjut kerja sama di berbagai sektor prioritas.

“Dokumen ini menjadi acuan penting untuk memastikan kesinambungan implementasi hasil-hasil pembahasan kedua negara secara lebih terarah dan konkret,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Substansi Agreed Minutes mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi terbarukan, pertanian dan perikanan, industri, transportasi dan konstruksi, pendidikan tinggi dan sains, kesehatan, pariwisata, budaya, pengembangan digital dan media massa, olahraga, geologi dan pemanfaatan sumber daya mineral, serta pengelolaan sampah padat perkotaan.

Airlangga menyampaikan bahwa penandatanganan Agreed Minutes SKB ke-14 Indonesia – Rusia mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat dan menindaklanjuti kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas. Ini sejalan dengan arahan pemimpin kedua negara dalam mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia.

Melalui penandatanganan ini, lanjut Airlangga, Indonesia dan Rusia menegaskan kembali komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan kedua negara, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional di masing-masing negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah sepakat memperkuat kerja sama di tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall (tanggul laut raksasa) dan dan pengelolaan sampah.

Kesepakatan tersebut terjalin pada Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Tiga sektor tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sudah ditandatangani bersama oleh 10 gubernur pada Juni 2025, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan perwakilan sepuluh provinsi pada rapat kerja tahun ini telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerah masing-masing.

Kesepuluh anggota FKD-MPU itu, meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," katanya, saat memimpin rapat kerja FKD-MPU.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU tersebut berkontribusi sebesar 62 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut enam rencana aksi yang disepakati sepuluh gubernur pada tahun 2025, serta mengapresiasi atas usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.

"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," katanya.

Mengenai ketahanan pangan, ia mengatakan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga sehingga kolaborasi antardaerah sangat diperlukan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro bahwa mengatakan kerja sama 10 provinsi itu terus berkembang, setelah enam klaster yang disepakati tahun 2025.

"Jadi, setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi," katanya.

Untuk hasil dari enam klaster yang disepakati tahun 2025, klaster yang sudah terlihat jelas adalah rencana aksi bidang pariwisata yang saat ini masih dimatangkan untuk paket yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan wisata.

"Bulan Oktober 2025, Dinas Pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan posisi geografis dan konektivitas regional yang dimiliki Kazakhstan, terdapat peluang besar untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan industrial partnership antara kedua negara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan membuka peluang penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis, mulai dari energi, industri, pertanian, pengolahan makanan, tekstil, perbankan syariah, ekonomi digital, pendidikan, hingga pariwisata.

Penguatan kerja sama dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perdana Menteri (PM) Kazakhstan Olzhas Bektenov di Government House Kazakhstan, Astana, Senin.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Kazakhstan ke-2 dan menjadi momentum penguatan hubungan ekonomi strategis kedua negara.

“Indonesia melihat Kazakhstan sebagai mitra strategis di Kawasan Asia Tengah dan Eurasia. Dengan posisi geografis dan konektivitas regional yang dimiliki Kazakhstan, terdapat peluang besar untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan industrial partnership antara kedua negara,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Di sektor energi, kedua negara menekankan pentingnya kerja sama transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga menegaskan komitmennya mencapai target net zero emission pada 2060.

Selain itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama pengembangan panas bumi (geothermal), hilirisasi industri, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai. Penjajakan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi (migas) juga turut menjadi pembahasan.

Di bidang ekonomi digital, Indonesia menyampaikan target peningkatan nilai ekonomi digital nasional dari sekitar 130 miliar dolar AS menjadi 200 miliar dolar AS pada 2030.

Kedua negara memandang transformasi digital sebagai salah satu area strategis baru untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral ke depan.

Sementara di sektor investasi, Indonesia dan Kazakhstan menegaskan pentingnya penguatan mekanisme investasi dan fasilitasi bisnis. Astana International Financial Centre dinilai dapat menjadi platform penting untuk mendukung penguatan investasi dan konektivitas ekonomi kawasan.

Kedua negara juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan konektivitas logistik dan transportasi.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas peluang pemanfaatan posisi strategis Kazakhstan sebagai jalur transit, pengembangan koridor transportasi internasional, serta penguatan jalur logistik dan terminal perdagangan menuju pasar regional Asia Tengah dan Eurasia.

Selain itu, kedua pihak turut membahas pentingnya penguatan border economic cooperation guna mendukung kelancaran arus perdagangan dan perluasan akses pasar.

Airlangga mengatakan, Indonesia terus aktif mendorong peningkatan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Eurasian Economic Union (EAEU) setelah disepakatinya Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) pada 21 Desember 2025.

Menurut dia, Kazakhstan sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tengah menjadi mitra utama Indonesia untuk memperluas perdagangan di kawasan Eurasia.

Sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar 333,7 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen pada 2025, Kazakhstan dipandang sebagai mitra strategis Indonesia dalam penguatan perdagangan, investasi, konektivitas logistik, energi, mineral strategis, dan transformasi digital.

Airlangga juga menyampaikan Indonesia memandang Kazakhstan sebagai strategic gateway menuju kawasan Eurasia dan mitra penting dalam mendukung diversifikasi perdagangan serta penguatan rantai pasok regional.

Sementara, PM Bektenov menegaskan komitmen pemerintah Kazakhstan untuk terus memperluas hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia.

“Kazakhstan memberikan perhatian besar pada perluasan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. Kami meyakini adanya potensi signifikan untuk meningkatkan capaian ini dan kami sangat tertarik untuk memperluas kerja sama investasi,” ujar Bektenov.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia mengincar diversifikasi pasar ekspor melalui percepatan implementasi The Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) di tengah meningkatnya proteksionisme global dan disrupsi perdagangan.

Upaya tersebut mengemuka dalam Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia.

“Pada kerja sama dengan Federasi Rusia, kami meyakini terdapat banyak potensi besar yang belum digarap dengan maksimal guna meningkatkan kerja sama perdagangan yang berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan dan saling menguntungkan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan momentum peringatan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia pada 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperdalam kolaborasi melalui kerja sama yang lebih luas dan terstruktur, termasuk mendorong percepatan implementasi I-EAEU FTA.

Selain itu, kedua negara juga berupaya meningkatkan kerja sama di sektor prioritas, antara lain perdagangan, industri, investasi, ketahanan pangan dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Vladimir Illichev menekankan pentingnya implementasi hasil pertemuan sebelumnya, termasuk penandatanganan I-EAEU FTA.

Ia juga menyoroti perkembangan kerja sama strategis seperti sektor halal serta konektivitas logistik Surabaya-Vladivostok yang telah berjalan sejak 2023, serta berharap pertemuan itu menghasilkan langkah konkret menjelang agenda lanjutan di Kazan pada Mei mendatang.

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus Jose Tavares menyampaikan bahwa liberalisasi lebih dari 90 persen tarif melalui I-EAEU FTA menjadi langkah penting di tengah tren proteksionisme global.

Ia mencatat nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia telah mencapai hampir 5 miliar dolar AS pada 2025, namun masih terdapat ruang besar untuk peningkatan melalui diversifikasi perdagangan, penguatan kerja sama industri, serta identifikasi proyek investasi potensial.

“Kita perlu mendorong keterlibatan yang lebih erat antara komunitas bisnis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi,” kata Jose.

Di sisi lain, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menegaskan bahwa dimensi ekonomi menjadi pilar utama dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Ia juga menyoroti potensi kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri halal, teknologi informasi, pengembangan infrastruktur, hingga pertambangan dan pengolahan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia.

Protokol tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bersama Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia Vladimir Illichev.

“Melalui penandatanganan protokol ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Protokol itu memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas kedua negara.

Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam mengimplementasikan hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.

Adapun substansi kerja sama mencakup berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi baru dan terbarukan, serta sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada sektor industri prioritas, meliputi farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur.

Kedua negara turut mendorong kolaborasi berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Edi menambahkan, momentum penandatanganan protokol ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang berjalan, serta pengembangan proyek prioritas yang implementatif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) sebagai salah satu strategi guna meningkatkan produktivitas nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier.

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda strategis yang diidentifikasi untuk segera dikembangkan adalah implementasi kajian kebijakan terkait penerapan e-Government.

Inisiatif ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, termasuk di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.

Pertemuan itu juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program PROSPERA, termasuk keterlibatan Australian Productivity Commission dalam fase kedua program tersebut.

Melalui kerja sama itu, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendorong reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas nasional.

“Di bawah kerangka PROSPERA Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang diharapkan dapat menjadi fokus dalam implementasi PROSPERA fase lanjutan.

Sementara Danielle Wood menyatakan kesiapan Australia untuk memperkuat kerja sama dalam peningkatan kapasitas sektor layanan publik guna mendorong produktivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier juga menegaskan komitmen pemerintahnya dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - China Conference: Southeast Asia 2026 menegaskan peran Indonesia yang kian strategis sebagai pusat ekonomi regional bagi investasi, ketahanan rantai pasok, dan diplomasi ekonomi. Seiring dengan semakin eratnya kerjasama strategis antara Chinadan Indonesia , konferensi ini menjadi wadah untuk membentuk dialog kebijakan, memperkuat hubungan bisnis, serta mendorong inovasi di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Dalam pidato pembukaan, The Hon CY Leung, GBM, GBS, JP, KCM, Former Chief Executives of the Hong Kong Special Administrative Region, menyatakan, “Tiongkok dengan tegas menentang unilateralisme dan proteksionisme serta tanpa lelah membela sistem pelatihan multilateral. Inisiatif Tata Kelola Global yang diusulkan tahun lalu oleh Presiden Xi Jinping telah menunjukkan arah ke depan bagi dunia di tengah tantangan terhadap tatanan global. Inisiatif ini telah memperoleh dukungan dari lebih dari 150 negara dan organisasi internasional.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyebut Hong Kong sebagai mitra ekonomi strategis bagi Indonesia. Dalam sesi keynote, Ia menyampaikan bahwa Hong Kong memiliki kemitraan ekonomi khusus dengan Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral sekitar USD6,5 miliar, serta telah menanamkan investasi sebesar USD10 miliar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga menambahkan bahwa perjanjian perdagangan bebas antara Hong Kong dan ASEAN yang mulai berlaku pada 2020 telah membuka dan memperkuat hubungan ekonomi serta bisnis antara Indonesia dan Hong Kong.

Di tengah lanskap global yang dipengaruhi oleh pergeseran geopolitik serta kemajuan teknologi yang pesat beserta dampaknya, Tammy Tam, Publisher of South China Morning Post, menambahkan, “Relasi yang terpercaya dan pandangan para ahli kini menjadi kunci keberhasilan,".

"South China Morning Post telah menjalin kemitraan strategis dengan KADIN Indonesia, yang memungkinkan pertukaran wawasan mengenai Tiongkok dan Indonesia, masing-masing sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, untuk disampaikan kepada pembaca global SCMP, para pemimpin bisnis utama, dan pengambil keputusan di kawasan.”

Ini Poin-poin 12 Kerja Sama Strategis Indonesia-China, Salah Satunya Soal Durian



Penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu hasil dari kemitraan strategis antara SCMP dan KADIN Indonesia, yang bertujuan menjembatani pertukaran wawasan antara Tiongkok, Indonesia, dan Asia Tenggara, sekaligus menghubungkan pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan investor melalui dialog serta kolaborasi yang bermakna.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menekankan, relevansi konferensi ini bagi kerja sama bisnis dan investasi. “Kami menyampaikan apresiasi kepada China Conference: Southeast Asia dan South China Morning Post atas terselenggaranya forum yang mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan inovator untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif mengenai masa depan kawasan kita," bebernya.

"Saya percaya Tiongkok, Indonesia, dan Asia Tenggara secara lebih luas dapat menjadi mesin dan pusat produksi pertumbuhan global penting dalam beberapa dekade mendatang. Kita dapat menjadi penggerak pertumbuhan dengan mendorong permintaan, inovasi, dan model bisnis baru di pasar yang mencakup lebih dari dua miliar penduduk," terang Anin.

Danantara Indonesia bertindak sebagai country host partner dalam China Conference: Southeast Asia yang diselenggarakan oleh SCMP. Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, menyampaikan, “Danantara Indonesia adalah bank talenta. Tugas kami adalah menarik talenta global terbaik ke Indonesia untuk mendorong organisasi ini ke depan,".

Pandu mengaku belajar dari praktik yang diterapkan Hong Kong dalam menarik modal, sekaligus memperkuat transparansi, supremasi hukum, dan mengomunikasikan kisah Indonesia dengan lebih baik kepada dunia. Sebagai sovereign fund, Ia mengungkap tujuan utamanya jelas: Danantara harus dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Tidak boleh ada politisi di dalam perusahaan, pengelolaannya harus sepenuhnya profesional.

"Kami juga menerapkan business judgment rule, sehingga keputusan diambil berdasarkan pertimbangan komersial yang sehat tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memposisikan Indonesia sebagai tujuan investasi global jangka panjang yang kredibel," tandasnya.

Program konferensi ini juga menghadirkan HE Hashim S. Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Bidang Iklim dan Energi; Duta Besar Wang Qing, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk ASEAN; Zhou Kan, Charge d’Affaires ad interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok; serta The Hon Dr Horace Cheung Kwok-kwan, Deputy Secretary for Justice, Government of the Hong Kong Special Administrative Region, bersama para pemimpin dari perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi seperti Alibaba Cloud, HSBC, Huawei, Ant International, Bank Rakyat Indonesia, Fosun Health, FWD Group, dan OCBC.

Diskusi panel membahas berbagai isu utama, termasuk keseimbangan strategis di tengah ketegangan AS–Tiongkok, masa depan rantai pasok China+1, akses permodalan, serta pesatnya ekspansi ekonomi digital. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari Indonesia dan berbagai negara di kawasan, sekaligus menandai 75 tahun hubungan China–Indonesia dan peran Indonesia yang semakin penting dalam membentuk kerja sama ekonomi regional menjelang APEC 2026 di Shenzhen.