Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

PEMERINTAH berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Itu harga di konsumen akhir. Harga tersebut mulai berlaku sejak 14 Agustus 2024. Naik dari HET sebelumnya yang sebesar Rp14.000/liter. Meskipun sudah satu kata dalam pembahasan antar kementerian/lembaga (K/L), level HET belum ditetapkan. Termasuk kapan waktu beleid baru ini akan mulai berlaku.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerangkan, besar-kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO. Hari-hari ini harga CPO fluktuatif. Harga tandan buah segar, bahan baku CPO, di tingkat petani bahkan sempat anjlok drastis seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit akan dikontrol pemerintah melalui DSI.

Pemerintah menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil. Kapan harga CPO stabil? Dalam 5 tahun terakhir, merujuk tradingeconomics, harga CPO fluktuatif. Harga terendah 3.304 ringgit Malaysia per ton pada 24 April 2023 dan tertinggi 7.009 ringgit Malaysia per ton pada 25 April 2022. Pada 8 Juni 2026, harga CPO di pasar dunia 4.554 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), 5 Juni 2026, ditetapkan sebesar Rp15.050/kg.

Fluktuasi harga CPO dipengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan permintaan global secara langsung menggerakkan pasar. Harga CPO dunia juga dipengaruhi harga minyak nabati kompetitor seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Jika harga minyak substitusi turun, permintaan dan harga CPO ikut tertekan, dan sebaliknya.

Berikutnya, harga CPO juga dipengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebelum ada program wajib pencampuran biodiesel dengan solar fosil, yang saat ini bernama B40 (40% biodiesel dari minyak sawit dicampur 60% solar fosil), permintaan CPO untuk kebutuhan domestik Indonesia belum besar. Setelah ada program wajib biodiesel, kebutuhan domestik naik. Ditambah aturan lain seperti kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, dan kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) amat memengaruhi ketersediaan CPO di pasaran sekaligus harganya.

Faktor lainnya adalah iklim, musim, dan hama/penyakit. Anomali iklim, baik El Nino (kekeringan) maupun La Nina (hujan berlebih) amat berpengaruh pada siklus panen dan produktivitas tandan buah segar (TBS). Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem sering kali menyebabkan kelangkaan pasokan yang memicu kenaikan harga secara tajam. Selain peremajaan kelapa sawit rakyat yang rendah, fluktuasi pasokan juga dipicu oleh serangkan penyakit Ganoderma. Ganoderma diyakini penyakit paling mematikan.

Ini berarti sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil. Harga CPO kemungkinan juga akan semakin tinggi ketika program B50 benar-benar dieksekusi sesuai rencana: 1 Juli 2026. Tambahan permintaan CPO untuk biodiesel akan mengurangi minyak sawit yang bisa dialokasikan untuk pangan, terutama minyak goreng, dan untuk ekspor. Jika perkiraan ini terbukti berarti harus siap-siap harga minyak goreng lebih tinggi dan devisa hasil ekspor berikut pendapatan negara berupa pajak ekspor bakal menurun drastis.

Budi Santoso menjelaskan, HET MinyaKita dinaikkan karena harga CPO naik. Saat HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700/liter, harga CPO sekitar Rp12.600/kg. Dari semester II 2025 hingga saat ini harga CPO bergerak antara Rp14.500 hingga Rp15.000/kg. Ditambah kenaikan harga kemasan dan biaya produksi, penyesuaian HET menjadi keniscayaan. Selain itu, dugaan saya, HET disesuaikan karena sejak berlaku sampai saat ini belum bisa dicapai. Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 8 Juni 2026, harga MinyaKita Rp15.888/liter. Di atas HET.

Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700/liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi cermin. Hemat saya, hal ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi biang alias penyebab.

Pertama, ongkos produksi MinyaKita tidak masuk di akal. Produsen, merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500/liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tak boleh melebihi dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari level itu produsen MinyaKita potensial merugi.

Celakanya, harga CPO domestik di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi, seperti pernah terjadi awal tahun 2025. Akan tetapi jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader.

Kedua, membatasi distributor hanya sampai lini 2 untuk wilayah seluas Indonesia dengan beragam kondisi daerah adalah absurd, bahkan mustahil. Pembatasan ini ideal. Tapi terbentur realitas yang sulit dieksekusi. Ini terkonfirmasi temuan Kementerian Perdagangan: distributor MinyaKita sampai D3 dan D4 yang berujung harga di atas HET. Jika pun ada D1 dan D2 yang punya kemampuan dan jejaring bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, jumlahnya mungkin segelintir. Dan, jangan-jangan, mereka juga bagian dari grup produsen MinyaKita. Di sinilah pentingnya transparansi. Aplikasi Simirah yang didesain untuk memantau distribusi mestinya menjadi pembuktian keterbukaan itu.

Ketiga, beleid MinyaKita mengulang skema kebijakan yang sudah terbukti gagal mengatasi gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021-2022. Dari 21 regulasi yang pernah diterbitkan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada 2021-2022 bertumpu pada tiga skema: HET minyak goreng (curah dan kemasan), wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan wajib harga penjualan domestik (domestic price obligation/DPO). DMO dan DPO adalah syarat eksportir CPO mendapatkan izin ekspor dengan rasio tertentu sesuai dinamika pasar. Bukan teratasi minyak goreng malah langka.

Kalau sudah tahu skema DMO dan HET tidak manjur mengatasi masalah minyak goreng kok masih dijadikan jurus andalan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau buat rakyat seperti MinyaKita? Salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO, bahan baku minyak goreng. Karena harga CPO hasil DMO tidak diatur wajib jual pada harga tertentu. Tatkala harga CPO naik otomatis harga MinyaKita naik. Sebaliknya, kala harga CPO turun, harga MinyaKita di konsumen tak otomatis turun. Jika turun biasanya amat lambat. Beleid ini juga menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara.

Program MinyaKita digulirkan untuk menjamin masyarakat, terutama yang daya belinya terbatas, memiliki akses cukup terhadap minyak goreng. Juga usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika ini tujuannya, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi langsung, dengan transfer tunai misalnya, kepada kelompok sasaran. Ini membuat subsidi lebih tepat sasaran asal data sasaran valid. Sebaliknya, dengan pembelian MinyaKita yang bebas seperti saat ini, termasuk oleh kelompok berduit, tujuan MinyaKita tak tercapai.

JAKARTA - Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari karena terjadi lonjakan harga kemasan plastik.

Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas



Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.

Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.

Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.

"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.

Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.

Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.

"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Lonjakan harga kemasan plastik telah memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik berawal dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik. Lonjakan harga kemasan plastik tersebut yang mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar USD60 per barel sebelum perang menjadi lebih dari USD110 per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Tungkot menjelaskan ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri yakni minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

Selama periode Januari 2026-minggu ke-3 April 2026, harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.

"Hal yang menarik, harga MGS Minyakita pada periode yang sama justru turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter mendekati HET Rp15.700 per liter," ucapnya.

Penurunan harga MGS MinyaKita merupakan bukti kebijakan DMO yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tuturnya.

Penulis buku Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia ini menambahkan pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) untuk melindungi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," ucapnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti adanya fluktuasi harga minyak goreng yang masih cukup tinggi. Hingga minggu ketiga April, kenaikan harga minyak goreng tercatat terjadi di 207 kabupaten/kota, meningkat dari 177 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menaruh perhatian lebih intensif. Menurutnya hal tersebut sebagai langkah intervensi Pemerintah guna meredam fluktuasi minyak goreng.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Ateng dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) , I Gusti Ketut Astawa mengatakan, bahwa Pemerintah terus mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat, Minyakita.

Ia menyebutkan tren harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi. Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata Minyakita secara nasional berada di Rp15.982 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Meski begitu, sebanyak 28 provinsi telah mencatat harga sesuai HET.

Ia pun mengusulkan agar BUMN pangan mendapatkan alokasi DMO hingga 60% guna memperkuat pengawasan dan memperlancar distribusi ke pasar rakyat. Saat ini realisasi DMO melalui BUMN baru mencapai sekitar 50,07 persen atau 228,2 ribu ton.

"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," kata Ketut.

Ketut menilai, rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Ia menyoroti praktik marketing lepas yang menambah jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih mahal.

Menurutnya, penting bagi Pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Mentan Amran menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga minyak goreng tidak bisa ditoleransi.

"Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak, kami bersama dengan Satgas," katanya.

Tak hanya produsen minyak goreng, Mentan Amran juga meminta para pelaku impor untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sedang memanas dan berdampak pada rantai pasok.

Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng



Ia menyoroti para importir telah menikmati keuntungan dalam waktu lama sehingga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak bersikap semena-mena dalam menentukan margin keuntungan.

"Seluruh importir, kan sudah untung puluhan tahun. Dalam kondisi geopolitik memanas, pedulilah sesama anak bangsa. Jangan ambil untung, enak kan kalau ada keuntungan juga di akhirat nanti. Kami sudah, semua yang hubungannya dengan impor, kami panggil, tidak boleh ambil keuntungan semena-mena. Kalau semena-mena, aku evaluasi izin impornya," tegas Mentan Amran.

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pasokan minyak goreng tetap terjaga, seiring ada bantuan stok dari BUMN sektor pangan. Selain itu harga minyak goreng bisa dikendalikan melalui pasokan sejumlah perusahaan pelat merah.

Pasokan stok minyak goreng yang dimaksud Mendag Budi merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43 Tahun 2025 yang mewajibkan 35% penyaluran Minyakita dilakukan oleh BUMM seperti ID Food dan Bulog.

Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng

"Setelah ada Permendag (43/2025) dimana 35 persen BUMN pangan wajib memasok ke konsume, cenderung (harga) menurun," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Mendag meyakini bahwa pasokan Minyakita dari BUMN pangan bakal menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng selama Ramadan 2026. Minyak goreng selama ini menjadi tumpuan utama pengolahan makanan, terlebih saat momen bulan puasa.

Budi mengatakan, ke depan pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan pemasok Minyakita guna memantau distribusi sampai ke tangan pedagang, sebelumnya akhirnya dibeli konsumen.Daftar Panjang Modus Pelanggaran MinyaKita, Kemendag Buka-bukaan



"Jadi harapannya selama Ramadan ini harga terkendali, pasokan cukup dan terus kami melakukan monitor secara fisik, dan melalui SP2KP, dan kemarin kami juga sudah kumpulkan para pemasok, kami akan terus koordinasi sehingga kita semua dapat menikmati atau merayakan ramadan ini dengan harga yang stabil," urai Budi.

Adapun merujuk tabel harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI) per Selasa (17/2), terpantau harga minyak goreng curah pun merangkak naik sebesar Rp19.450 per liter atau naik Rp500. Minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 juga naik, dengan masing-masing harga Rp22.850 dan Rp21.900 per liter.