JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Resolusi Konflik dan Damai Abdul Haris Fatgehifon menilai kekerasan bersenjata yang terus terjadi di Papua menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kehadiran negara dinilai penting untuk melindungi warganya.

Menurut Abdul Haris, konflik yang berkepanjangan telah menempatkan masyarakat sipil dalam posisi paling rentan. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga aparat keamanan, guru, tenaga medis, hingga pekerja transportasi udara sipil menjadi korban kekerasan kelompok separatis bersenjata.

“Ketika guru, tenaga kesehatan, pilot, dan warga sipil menjadi sasaran, maka konflik ini sudah melampaui batas politik dan keamanan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Abdul Haris menegaskan, negara tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut. Menurutnya, kelompok separatis bersenjata di Papua bukan kekuatan besar secara jumlah, namun dibiarkan tumbuh karena konflik tidak ditangani secara menyeluruh dan konsisten.

“Jangan sampai negara terlihat kalah oleh kelompok bersenjata yang bergerilya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dan kapasitas menghadapi perang gerilya. Ditambah dukungan teknologi seperti drone, seharusnya deteksi dan pengamanan bisa dilakukan lebih efektif,” kata Abdul Haris.

Lihat video: Pesawat ditembak di Papua, Pilot dan Co-Pilot Kehilangan Nyawa



Abdul Haris juga menyoroti sejumlah aksi kekerasan terbaru, termasuk pembunuhan terhadap dua kru pesawat sipil di Bandara Koroway, Papua Selatan, serta penembakan terhadap personel TNI di wilayah Tembagapura. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga HAM internasional perlu melihat kasus-kasus ini secara seimbang. Jangan hanya fokus pada dugaan pelanggaran aparat, tetapi juga pada kekerasan brutal yang dilakukan kelompok separatis,” tegasnya.

Abdul Haris mendorong pemerintah pusat untuk tidak semata mengandalkan pendekatan keamanan. Abdul Haris menilai penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif, meliputi kesejahteraan, sosial budaya, dan dialog.

“Pengalaman Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa dialog adalah kunci penting dalam mengakhiri konflik. Papua juga harus diberi ruang dialog yang serius dan bermartabat,” ujarnya.

Abdul Haris mengingatkan, konflik bersenjata yang dibiarkan terlalu lama berpotensi memperluas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan remaja, dalam penggunaan senjata api. Bahkan, konflik dapat membuka akses terhadap jaringan perdagangan senjata lintas negara.

“Dalam konflik Ambon, kita melihat anak-anak usia sekolah mampu menggunakan senjata api dan membuat senjata rakitan. Jika konflik Papua tidak segera diselesaikan, risiko kemanusiaan seperti ini akan terulang,” katanya.

Abdul Haris menegaskan, perhatian negara terhadap Papua tidak boleh bersifat reaktif atau muncul hanya ketika ada korban dan sorotan media.

“Semakin lama konflik ini dibiarkan, semakin besar ancaman terhadap kemanusiaan dan kepercayaan publik. Negara harus hadir secara utuh, tegas, dan berkeadilan untuk menghentikan kekerasan di Papua,” pungkasnya.

JAKARTA - Sekolah Menegah Pertama (SMP) YPK Yakpesmi, Dekai, Papua Pegunungan, diserang sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK). Satu orang tewas dalam insiden tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan, pihaknya melakukan pengusutan dan pencarian OTK tersebut.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya korban. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua orang. Saat ini aparat gabungan fokus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap para pelaku dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Faizal, Senin (2/2/2026).

Peristiwa itu terjadi pada hari ini pukul 09.00 WIT di Jalan Seradala Km 03, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Daniel Datti (41). Saat kejadian, korban sedang bekerja membuat perlengkapan meja dan kursi sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian kepala, punggung, dan kedua lutut. Insiden tersebut juga disertai perusakan kaca ruang kelas XII SMP YPK Yakpesmi serta kerusakan kaca belakang sebuah mobil berwarna merah akibat lemparan batu.

Keterangan para saksi menyebutkan, kejadian bermula dari suara tembakan yang terdengar dari arah belakang sekolah. Korban sempat berupaya menyelamatkan diri menuju ruangan guru, namun dikejar oleh tiga pelaku bersenjata, satu membawa senjata rakitan panjang, satu membawa kapak, dan satu lainnya merekam menggunakan telepon genggam. Aksi penyerangan terjadi di dalam ruangan guru sebelum para pelaku melarikan diri ke arah belakang kompleks sekolah.

Lihat video: Pelantikan Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Babel oleh Presiden Prabowo



Jenazah korban dibawa ke RSUD Dekai untuk dilakukan visum oleh tim medis. Sejumlah barang bukti turut diamankan dari lokasi kejadian dan dari pihak rumah sakit, termasuk serpihan kaca, batu, pakaian korban, serta serpihan logam yang diduga proyektil.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, menambahkan bahwa pihaknya juga menjalin koordinasi dengan pihak sekolah serta tokoh masyarakat setempat pascakejadian.

“Kami ingin memastikan para guru, siswa, dan warga sekitar merasa aman. Pendekatan dialogis kami kedepankan, bersamaan dengan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku,” katanya.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap identitas pelaku yang saat ini berstatus dalam penyelidikan. Aparat memastikan proses hukum berjalan dan situasi keamanan di Dekai tetap dikendalikan agar aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan pendidikan, dapat kembali berlangsung dengan aman.

PRETORIA - Sedikitnya tiga pria bersenjata tiba-tiba menyerbu sebuah hostel di Ibu Kota Afrika Selatan, Pretoria, pada hari Sabtu. Mereka kemudian menembak mati 11 orang, termasuk seorang anak berusia tiga tahun.

Polisi mengatakan lokasi serangan dikenal menjual alkohol secara ilegal.

Serangan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian penembakan massal yang mengguncang negara berpenduduk 63 juta jiwa tersebut. Sekadar diketahui, Afrika Selatan tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa total 25 orang tertembak," kata juru bicara kepolisian Athlenda Mathe, seraya menambahkan bahwa 14 orang telah dibawa ke rumah sakit.

Menurutnya, 10 orang tewas di tempat kejadian perkara di kota Saulsville, 18 kilometer (11 mil) di sebelah barat Pretoria, sementara seorang lainnya meninggal di rumah sakit.

Tiga pria bersenjata memasuki tempat yang digambarkan Mathe sebagai "shebeen (bar) ilegal" di dalam hostel sekitar pukul 04.30 (02.30 GMT) dan tanpa pandang bulu menembaki sekelompok pria yang sedang minum-minum.

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang anak perempuan berusia 16 tahun juga tewas dalam serangan itu.

"Insiden yang cukup disayangkan. Polisi baru diberitahu tentang insiden ini sekitar pukul 06.00," kata Mathe.

Polisi mengatakan motifnya belum diketahui dan belum ada penangkapan yang dilakukan, sementara perburuan sedang berlangsung.

"Kami menghadapi tantangan serius terkait tempat penjualan minuman keras ilegal dan tanpa izin ini," kata Mathe, seraya menambahkan bahwa di sanalah sebagian besar penembakan massal terjadi.

"Orang-orang yang tidak bersalah juga terjebak dalam baku tembak," ujarnya kepada penyiar SABC, yang dilansir AFP, Minggu (7/12/2025).

Kejahatan yang Mengakar

Afrika Selatan, negara paling maju di benua itu, sedang bergulat dengan kejahatan dan korupsi yang mengakar yang didorong oleh jaringan terorganisir.

Penembakan sering terjadi dan seringkali dipicu oleh kekerasan geng dan alkohol.

Banyak orang memiliki senjata api berlisensi untuk perlindungan pribadi, tetapi ada lebih banyak senjata ilegal yang beredar.

Sekitar 63 orang tewas setiap hari antara April hingga September, menurut data polisi.

Sebagian besar kematian bermula dari pertengkaran, dengan perampokan dan kekerasan geng juga menjadi penyebab utama jumlah korban begitu banyak.

Pada bulan Oktober, dua remaja tewas dan lima lainnya luka-luka dalam penembakan terkait geng kriminal di Johannesburg, ibu kota keuangan negara tersebut.

Dalam insiden lain di bulan Mei, orang-orang bersenjata membunuh delapan pelanggan di sebuah kedai minuman di kota Durban.

Tahun lalu, 18 kerabat ditembak mati di sebuah rumah pertanian di Provinsi Eastern Cape.

WASHINGTON - Dua pria Amerika Serikat (AS) telah diadili atas tuduhan merencanakan operasi bersenjata untuk menguasai sebuah pulau di Karibia. Dalam rencana itu, mereka akan membunuh penduduk laki-lakinya, dan menjadikan penduduk perempuan dan anak-anak sebagai budak seks.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Texas, Gavin Rivers Weisenburg (21) dan Tanner Christopher Thomas (20), keduanya asal Dallas, telah bersekongkol untuk merekrut dan memimpin pasukan ekspedisi ilegal ke Ile de la Gonave, sebuah pulau tropis berpenduduk sekitar 100.000 jiwa yang merupakan bagian dari Republik Haiti.

Rencana tersebut, yang dilaporkan dibahas antara Agustus 2024 hingga Juli 2025, bertujuan untuk melancarkan kudeta "untuk mewujudkan fantasi pemerkosaan mereka."

“Weisenburg dan Thomas berniat membunuh semua pria di pulau itu agar mereka bisa menjadikan semua perempuan dan anak-anak sebagai budak seks mereka,” kata kantor kejaksaan tersebut.

Kantor itu menambahkan bahwa keduanya didakwa dengan konspirasi untuk membunuh, melukai, atau menculik di negara asing dan memproduksi pornografi anak.

Penyidik mengeklaim keduanya berencana membeli perahu layar dan senjata api, serta berupaya merekrut tunawisma di wilayah Washington DC untuk membentuk kelompok bersenjata.

Para tersangka dilaporkan melakukan “berbagai tindakan terang-terangan", termasuk mempelajari bahasa lokal, menyusun rencana operasional, dan menjajaki program pelatihan untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan rencana invasi.

Para pejabat AS mengatakan Thomas pernah mendaftar di Angkatan Udara AS untuk menerima pelatihan militer.

Pengacara David Finn, yang mewakili Weisenburg, menggambarkan dakwaan tersebut sebagai “hanya sebuah tuduhan” dan mendesak publik untuk menahan diri dan tidak termakan rumor.

"Jika respons awal Anda terhadap siaran pers pemerintah adalah, 'Kedengarannya gila, mustahil, dan absurd', Anda mungkin menemukan sesuatu yang penting," katanya, seperti dikutip Fox News, Minggu (23/11/2025).

Dakwaan konspirasi pembunuhan di negara asing berpotensi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara pelanggaran pornografi anak dapat dihukum 15 hingga 30 tahun penjara.

JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Pasalnya, konflik ini terus berkepanjangan dan mengakibatkan jatuhnya korban serta gangguan keamanan bagi masyarakat sipil.

Filep yang juga Sekretaris MPR For Papua meminta Presiden memperhatikan nasib masyarakat pengungsi yang menderita di dalam hutan dan tempat pengungsian mengalami kesulitan makanan, minuman, obat-obatan bahkan tempat tinggal yang layak.

“Kami mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan konflik bersenjata di Papua. Selain jatuh banyak korban jiwa, mohon perhatikan nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi. Merasa tidak aman, menderita di pengungsian, susah makan dan obat-obatan. Belum lagi terganggu aktivitas sehari-harinya. Situasi keamanan yang tidak stabil ini harus segera dihentikan,” katanya, Senin (3/11/2025).

Filep berharap pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) yang memastikan dukungan Indonesia untuk Palestina dengan menyediakan lahan investasi pertanian seluas 15.000 hektare atas nama kemanusian juga sensitif dengan kondisi masyarakat pengungsi di Papua.

DARFUR - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan mengumumkan pada hari Kamis (30/10/2025) bahwa mereka telah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan di kota El Fasher, ibu kota Negara Bagian Darfur Utara. Mereka yang ditangkap termasuk seorang pria yang dikenal sebagai Abu Lulu.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, RSF, yang telah memerangi tentara Sudan sejak April 2023, mengatakan, “Sesuai dengan arahan pimpinan, dan sesuai dengan hukum, perilaku militer, dan disiplin selama masa perang, pasukan kami telah menangkap sejumlah tersangka yang terlibat dalam pelanggaran yang terjadi selama pembebasan El Fasher, termasuk seorang pria bernama Abu Lulu.”

Pernyataan tersebut menambahkan, “Komite hukum terkait telah memulai penyelidikan terhadap para tahanan sebagai persiapan untuk membawa mereka ke pengadilan.”

RSF menjelaskan, “Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah pelanggaran apa pun yang menyinggung martabat manusia, bertentangan dengan nilai-nilai moral, atau melanggar konvensi internasional, khususnya Konvensi Jenewa.”

Pernyataan tersebut lebih lanjut menekankan aparat bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan keadilan sejati, jauh dari propaganda atau eksploitasi politik apa pun oleh apa yang digambarkannya sebagai "platform media gerakan Islam yang kalah, yang berusaha menggunakan insiden semacam itu untuk melayani agenda jahat mereka dan menutupi kegagalan historis mereka."

RSF menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran atau perilaku buruk apa pun, terlepas dari pangkat mereka atau apakah tindakan tersebut bersifat individual, seraya menekankan "tidak ada seorang pun yang kebal hukum."