BANDUNG - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan, Pelayanan Agama, Pengawasan, dan Kerjasama Luar Negeri Gugun Gumilar bertemu dengan Jemaat Rumah Doa Methodis Injili Jemaat Filadelfia dan berdialog bersama para pengurus serta jemaat di Bandung, Jabar, Jumat (26/6/2026). Hadir dalam pertemuan ini Pdt. Hotnauli Sarumpaet, Parulian Hutagalung, Mardin Siboro, Elperida Silalahi, dan Ester D Andayani.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mendampingi proses penyelesaian persoalan rumah ibadah hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. ” Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan harus dihormati oleh semua pihak,” kata Gugun.

Gugun juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian Agama untuk terus memfasilitasi dan mendampingi jemaat agar memperoleh solusi yang adil dan membawa kedamaian. Ia menuturkan, kepala kanwil Kemenag Kabupaten Bandung segera melakukan audiensi dengan bupati Bandung guna membangun komunikasi dan mencari penyelesaian terbaik. Kemenag-BI Dorong Rohis Jadi Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital

Kementerian Agama hadir sebagai pelayan seluruh umat, memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam menjalankan ibadahnya. ”Penyelesaian persoalan keagamaan harus ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta semangat persaudaraan, bukan melalui konflik dan perpecahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Gugun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan, saling menghormati, dan bersama-sama merawat persatuan bangsa. ⁠Sebagai bentuk kepedulian, Gugun memberikan dukungan sumbangan secara pribadi untuk membantu kebutuhan pemeliharaan rumah doa agar tetap dapat digunakan dengan baik oleh jemaat.

⁠Untuk pelaksanaan ibadah Minggu, Kementerian Agama akan memastikan dan mengawal langsung agar ibadah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. ”Saya selalu berusaha agar negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinan,” tandasnya.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan.

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

SOLO - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menemui jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Gugun menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan persoalan rumah ibadah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mendukung upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gugun dalam pertemuan dengan jemaat dan tokoh setempat. Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA

Dalam dialog tersebut, Gugun mengapresiasi Pemkot Surakarta beserta seluruh pihak yang menunjukkan komitmen menjaga kondusivitas, kerukunan, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga mendorong agar proses administrasi dan perizinan yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai aturan dan secepatnya.

“Saya mewakili pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hari ini saya hadir ingin mempercepat proses supaya aman, lancar dan tidak berbelit,” tegasnya.

Gugun akan terus membangun dialog, komunikasi, dan musyawarah dengan Pemkot Surakarta, GKJ, FKUB, tokoh masyarakat, dan Kemenag Surakarta. Kemenag siap melakukan pendampingan sampai seluruh proses selesai. “Saya siap melakukan pendampingan sampai selesai. Penyelesaian harus berkeadilan dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Surakarta,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di Kota Solo. “Semoga ikhtiar bersama ini dapat menghasilkan penyelesaian yang baik dan berkeadilan,” tuturnya.

KARANGANYAR - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyampaikan keprihatinan dan penyesalannya atas pembubaran paksa kegiatan Kemah Generasi Muda Ahmadiyah di Watu Gambir Park, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (6/6/2026). Peristiwa tersebut patut disayangkan karena kegiatan yang diikuti ratusan peserta, termasuk anak-anak dan remaja.

Situasi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu jalannya kegiatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut dan trauma bagi para peserta yang sebagian besar merupakan generasi muda. ”Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan beragama , berkeyakinan, serta hak warga negara untuk berkumpul dan melakukan kegiatan secara damai,” katanya dalam siaran tertulis, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat semestinya diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penegakan hukum yang adil. Serta mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks tersebut, aparat keamanan diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara serta mengedepankan pendekatan yang persuasif, profesional, dan proporsional ketika menghadapi dinamika sosial di lapangan.

Lebih lanjut, Gugun mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan maupun keyakinan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, maupun hak-hak konstitusional warga negara.

Ia juga menegaskan Kementerian Agama terus mendorong penguatan kerukunan umat beragama melalui dialog yang konstruktif dan penyelesaian berbagai persoalan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, harus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian konflik di masyarakat. 7 Perbedaan Glamping dan Camping, Anda Lebih Suka yang Mana?

Atas peristiwa di Karanganyar tersebut, Gugun berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan musyawarah, serta bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif. Menurutnya, perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan terpeliharanya kehidupan masyarakat yang rukun merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga oleh semua elemen bangsa.

SURABAYA - Kementerian Agama memastikan hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan persoalan Gereja Mawar Sharon (GMS) Bantul. Negara menjamin kebebasan beribadah setiap warganya.

Komitmen itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar usai berdiskusi langsung dengan Pimpinan GMS di GMS Church Surabaya, Selasa (2/6/2026) malam. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Pendeta Philip Mantofa dan Pendeta Irene Mantofa.

Dalam kesempatan tersebut, Gugun mengaku telah berkomunikasi dengan UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, hingga Bupati Bantul. Tujuannya satu yakni mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif. Menag: Pembubaran Ibadah di Bantul Tak Boleh Terulang Lagi

“Saya tadi malam berkesempatan hadir di GMS Church Surabaya untuk berdiskusi terkait perkembangan penanganan persoalan GMS Bantul. Sekaligus saya sudah telepon UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, dan Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif,” ujar Gugun dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Gugun menjelaskan, Kementerian Agama mengambil peran menjembatani GMS Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuannya agar seluruh aspek administrasi yang masih menggantung segera diselesaikan pemerintah daerah. Bagi Kemenag, langkah ini murni bentuk kehadiran negara. "Negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya," tegasnya.

Untuk langkah selanjutnya, baik Kemenag maupun GMS sepakat menunggu undangan pertemuan lanjutan dari Pemkab Bantul. Forum itu nantinya akan membahas detail teknis penyelesaian.

Gugun menekankan, semangat yang dibawa sama yakni menjaga kerukunan, ketenangan, dan keharmonisan antarumat beragama. "Jalur dialog dan musyawarah jadi pilihan utama, bukan konfrontasi," tamdasnya.

Di sisi lain, pihak GMS juga menyatakan sikap. Mereka mempercayakan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pemerintah dan mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan semua pihak terkait. Nasaruddin Umar: Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan Fisik dan Seksual di Pesantren

Terakhir, Gugun meminta doa dan dukungan publik. Ia berharap proses mediasi berjalan lancar, melahirkan solusi terbaik untuk semua, dan semakin menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Kemenag berharap proses mediasi berjalan kondusif agar hak konstitusional warga dalam beribadah dapat dipenuhi tanpa menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat.

“Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses mediasi berjalan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia,” tuturnya.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah tidak boleh terulang kembali. Penegasan Menag ini merespons terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu, 24 Mei 2026.

“Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan lewati bersama. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” tegas Menag di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu (31/5/2026).

Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Kementerian Agama berupaya agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dan cepat. Itulah semangat yang ingin kita bangun saat ini, yaitu tidak membiarkan persoalan tanpa penyelesaian,” ungkapnya.

Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Lihat video: Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral jadi Simbol Toleransi Beragama



“Terkait keributan dan tindakan yang mengarah pada anarkisme dalam peristiwa tersebut, tentu tidak ada pihak yang menyukai hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, Menag berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

JAKARTA - Praktisi Hukum dan Kolumnis Agus Widjajanto berpendapat bahwa film dokumenter sebagai karya independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya. Namun, menurut dia, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

Maka itu, dia menilai polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dilihat secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak boleh dimaknai secara hitam-putih, seolah setiap bentuk kritik pasti benar atau sebaliknya, yakni setiap respons terhadap kritik dianggap anti-demokrasi. Sebab, bisa saja tayangan tanpa sensor menimbulkan framing tidak bertanggungjawab yang implikasinya masalah opini publik dan politik, serta hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa karya dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi atau emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik. “Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu menilai film tersebut secara jernih dengan melihat berbagai perspektif dan data yang lebih utuh. Ia mengingatkan bahwa Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual atau narasi tertentu.

“Publik harus melihat Papua secara komprehensif. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan, dan itu fakta,” imbuhnya.

Agus juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital. Menurutnya, media sosial sering membuat publik lebih cepat bereaksi secara emosional dibanding melakukan verifikasi informasi secara mendalam. “Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pasalnya, Amien Rais menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif etika komunikasi dan nilai keislaman, Natsir menegaskan penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap individu tertentu merupakan bentuk fitnah yang harus dihindari.

Meski demikian, Natsir menegaskan kebebasan berpendapat tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus dijaga.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



“Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab etis dan hukum serta tidak melanggar kehormatan pihak lain,” tegasnya.

Natsir mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh publik, untuk mengedepankan narasi yang menyejukkan dan berbasis fakta, menjaga marwah kepemimpinan nasional, serta tidak menjadikan ruang digital sebagai sarana penyebaran dugaan yang belum terverifikasi.

Natsir juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, dan bebas dari narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. "Kami mengajak semua pihak sebagai bentuk komitmen santri untuk menjaga persatuan nasional, merawat akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab,” ucapnya.

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Anthony Winza Prabowo, menyatakan jika kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan hukum dan tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa aturan.

Hal itu disampaikan dalam program Interupsi bertajuk Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi yang disiarkan iNews, Kamis (23/4/2026). Dalam diskusi tersebut, ia mengibaratkan kebebasan berbicara seperti berkendara di jalan raya yang tetap harus mengikuti rambu-rambu.

"Kebebasan berbicara itu seperti mengemudi di jalan. Bebas, anda mau dari sini ke mal, ke mana, bebas. Tetapi bukan artinya enggak ada rambu-rambu. Jika tidak ada rambu-rambu, jika tidak ada lampu merah, tabrakan semua,” ujarnya.

Ia mengatakan, batasan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP terbaru. Anthony menjelaskan, dalam aturan tersebut, penghinaan dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan atau merusak kehormatan pihak tertentu, termasuk pemerintah.

“Jadi semua ada batas-batasnya, pasal-pasalnya sudah tertuang. Kita bisa lihat di Pasal 240 KUHP terbaru. Di situ dijelaskan yang disebut menghina dan yang disebut kritik,” lanjutnya.

Lihat video: Deretan Pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Dinilai Mengancam Kebebasan Berpendapat

“Yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan, merusak kehormatan, citra pemerintah, lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah,” sambungnya.

Anthony menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam polemik pelaporan terhadap akademisi yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

“Saya berbicara secara umum. Pemerintah tidak melakukan intervensi dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Bisa dicarikan pembenaran ke kepolisian, ke mana pun, tidak ada perintah Pak Prabowo,” tandasnya.

JAKARTA - Pengacara Ubedilah Badrun, Ahmad Wakil Kamal menyayangkan maraknya sejumlah akademisi dan praktisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyampaikan pendapat. Menurutnya, lebih elok pendapat akademisi dibantah dengan data, bukan laporan ke polisi.

"Kenapa tidak adu data aja? Kenapa harus melalui proses hukum?” kata Ahmad dalam program Interupsi iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Dia melihat seolah-olah hukum ingin dijadikan sebagai alat untuk membungkam akademisi yang kritik terhadap kekuasaan. Salah satu yang dilaporkan ke polisi adalah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari oleh LBH Tani Nusantara.

Pelaporan tersebut buntut pernyataan Feri terkait swasembada pangan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum LBH Tani Itho Simamora merespons pernyataan Ahmad terkait laporan ke polisi.

Ia mengklaim, hal itu dilakukan untuk mencegah petani melakukan tindakan yang tidak diinginkan atas pernyataan Feri tersebut. "Kita justru memberikan pemahaman kepada petani, kalau umpamanya kita lepas mereka, bisa aja ini jadi mereka yang pergi langsung ke rumah Feri Amsari, bisa langsung demo," kata Itho.

Menurut Ahmad, apa yang disampaikan Itho berlebihan. Dia mengatakan, tidak perlu takut dengan pendapat Feri.

"Enggak perlu takut terhadap kritik. Justru kritik itu menjadi vitamin supaya kebijakan-kebijakan publik itu adalah pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat," ujar Ahmad.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. Hal itu dia sampaikan merespons dipolisikannya Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara.

"Di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling ‘dewanya’ itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu—kebebasan berekspresi, berpendapat— freedom of speech, freedom of expression itu menjadi tulang punggung, backbone di dalam konteks negara demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi iNewsTV, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan kebebasan berekspresi mulai menurun sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu dengan terbitnya UU ITE.

"Yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik," tegas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Itho Simamora mengatakan, laporan terhadap Feri lantaran sudah menyinggung masyarakat.

"Karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat, yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu," kata Itho dalam program Interupsi bertajuk 'Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi?' di iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan dampak-dampak positif kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menilai apa yang disampaikan Feri bukanlah kritik.

"Ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan, pembohongan publik, dan hoaks," ujar Itho.