JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Setibanya di istana, lagu kebangsaan dari masing-masing negara diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan kepada para perwakilan negara sahabat.

Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Adapun sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yakni:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;

2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Negara Qatar untuk Republik Indonesia;

3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;

4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;

5. Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;

6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Portugal untuk Republik Indonesia;

7. Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Panama untuk Republik Indonesia;

8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;

9. Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.

Usai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar melakukan sesi foto bersama Presiden Prabowo. Setelah sesi foto bersama, Presiden Prabowo menerima para duta besar dalam pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan awal bagi para duta besar untuk menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Rangkaian acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh penghormatan. Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan kepada Presiden Prabowo sebelum menuju tangga depan Istana Merdeka untuk mengakhiri prosesi penyerahan surat kepercayaan.

Pada akhir acara, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan sebagai penutup rangkaian prosesi diplomatik tersebut. Melalui penerimaan surat kepercayaan ini, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan persahabatan, kerja sama bilateral, serta kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat di berbagai kawasan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memberikan penjelasan terkait keterlambatan penerimaan Surat Kepercayaan atau Letter of Credentials dari sejumlah Duta Besar (Dubes) negara sahabat kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 8 Juni 2026. Anis mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para Dubes terkait mundurnya agenda penerimaan surat kepercayaan tersebut.

Dia menegaskan keterlambatan itu semata-mata disebabkan oleh padatnya agenda Presiden Prabowo. "Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau," kata Anis kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, Anis menegaskan tidak pernah ada niat dari Presiden Prabowo maupun pemerintah untuk menunda secara sengaja proses penerimaan Surat Kepercayaan para Dubes negara sahabat yang bertugas di Indonesia. "Murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini. Sama sekali enggak, murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh ya," tutur Anis.

Lebih lanjut, Anis menyebut para Dubes memahami situasi yang menyebabkan agenda tersebut baru dapat dilaksanakan saat ini. Menurutnya, kondisi global yang sedang berlangsung membuat berbagai pihak dapat memaklumi adanya penyesuaian jadwal di tingkat kepala negara.

"Mereka bisa mengerti situasinya dan karena pada dasarnya situasi seperti ini juga pada umumnya, karena situasi global seperti sekarang ini, orang bisa mengerti situasinya ya. Jadi tidak ada, tidak ada masalah pada dasarnya gitu ya," tambahnya.

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan para Dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo berasal dari berbagai kawasan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa, Timur Tengah hingga Karibia. "Ada yang dari Asia Tenggara ada Filipina, kemudian dari Asia Selatan ada Sri Lanka, kemudian dari Eropa ada Ceko dan Yunani, kemudian dari Timur Tengah ada Palestina dan Lebanon, kemudian ada dari Korea Selatan sudah tadi, kemudian satu lagi dari Saint Lucia, dari Karibia," jelas Anis.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan delapan duta besar (dubes) negara sahabat. Delapan dubes yang bertemu Prabowo itu dari negara Sri Lanka, Republik Filipina, Republik Korea, Republik Ceko, Palestina, Republik Yunani, Republik Lebanon, dan Saint Lucia.

"Bapak Presiden juga sekali lagi menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan semenjak oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan kita non-aligned," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan ini, para duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Kemudian, Presiden Prabowo melakukan pertemuan ramah tamah dengan para dubes negara sahabat.

Menurut Prasetyo, para dubes negara sahabat itu juga menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara masing-masing kepada Prabowo. "Sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia," lanjutnya.

Di momen ini, para duta besar tersebut juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Duta Besar LBBP Sri Lanka untuk Indonesia Sumadhurika Sashikala Premawardhane menyoroti kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan.

Dia berharap ke depannya kedua negara dapat semakin mempererat hubungan. "Kami memiliki sejarah panjang hubungan bilateral dan sejarah panjang persahabatan, dan saya berharap untuk memperkuat hubungan tersebut di sini, di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Duta Besar LBBP Filipina Christopher Baltazar Montero menegaskan harapannya agar hubungan Indonesia dan Filipina dapat terus ditingkatkan. Apalagi kedua negara merupakan kepulauan besar sehingga diharap dalam penugasannya ini dapat memperkuat kerja sama maritim.

"Saya berharap bahwa kita akan dapat mengejar kerja sama maritim yang lebih dalam, terutama karena ini juga merupakan salah satu prioritas kepemimpinan Filipina di ASEAN tahun ini," tuturnya.

Begitu juga dengan Duta Besar LBBP Saint Lucia Menissa Rambally yang menilai Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi negaranya. Menurutnya, pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi inspirasi bagi Saint Lucia dalam memperkuat hubungan dengan komunitas di kawasan Karibia.

"Kami berharap tidak hanya untuk bekerja dengan anda secara bilateral, tetapi untuk bekerja dengan anda di komunitas internasional untuk dunia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih damai, untuk kemanusiaan yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar LBBP Lebanon Salam Al Achkar menyoroti kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon dalam menjaga harmoni, keberagaman, dan toleransi.

Dubes Lebanon untuk RI itu pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat jembatan persahabatan antara Indonesia dan Lebanon. "Izinkan saya mulai hari ini untuk menjadi jembatan persahabatan antara kedua negara kita," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026). Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka. Setelahnya, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo.

Delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;

4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;

5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;

6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;

7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan

8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Seusai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar berfoto bersama Kepala Negara. Selanjutnya, para duta besar diterima oleh Presiden Prabowo di ruang veranda belakang Istana Merdeka.

Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan dengan Prasiden Prabowo dan selanjutnya menuju tangga depan Istana Merdeka. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.

Wakil Menteri Luar Negeri M Anis Matta mengatakan, dalam kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada para dubes lantaran keterlambatan penerimaan surat kepercayaan tersebut. Prabowo, kata Anis, menjelaskan bahwa keterlambatan itu karena jadwal yang padat.

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau," ujar Anis.

Anis menambahkan, tidak ada niat sama sekali untuk menunda pemberian kredensial ini. "Sama sekali enggak, murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh, ya," jelasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaan atau Letter of Credence dari 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan dari duta besar (dubes) negara sahabat ini akan dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para dubes di Indonesia. Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .

Prasetyo mengatakan agenda penyerahan surat kepercayaan akan digelar pada hari yang sama dengan pelantikan pejabat negara. "Untuk efektivitas, (penyerahan surat kepercayaan oleh dubes) kita rencanakan di hari yang sama ya (Senin, 8 Juni 2026). Kalau forum pelantikannya kan tentu berbeda, gitu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.

Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menerima surat kepercayaan dari dua belas Dubes LBBP negara-negara sahabat pada Jumat (7/11/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan secara bertahap seiring kedatangan para Dubes ke Indonesia.

"Saat itu (November 2025) semua yang pending sudah diserahkan credential-nya. Terus setelah itu, ya dari November sampai sekarang. Datangnya bertahap, prosesnya juga bertahap," ujar Sugiono.

Sugiono pun memastikan hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara sahabat tidak terganggu. Bahkan, urusan keprotokoleran tetap berjalan. Bahkan, dirinya telah bertemu langsung dengan para dubes meski tidak dalam suasana formal.

"Saya sudah ketemu dengan sebagian besar dari mereka, walaupun tidak dalam suasana yang formal. Tetapi menurut saya, dengan segala rasa hormat, kerja sama itu tetap berjalan dengan baik, hubungan dan komunikasi juga berjalan dengan baik," paparnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku mendapatkan informasi bahwa belasan duta besar (dubes) asing saat ini telah berada Jakarta. Namun, para dubes itu saat ini masih menunggu waktu untuk menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden," kata Dino dikutip melalui akun X @dinopattidjalal, Senin (2/6/2026).

Menurutnya, ada sejumlah dubes yang telah menunggu selama 6-8 bulan agar surat tersebut bisa diserahkan kepada Presiden Prabowo. Selama surat tersebut belum diterima, ia menyampaikan para dubes itu belum bisa menjalankan tugasnya di Indonesia.

"Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi."

Dengan kondisi tersebut, menurutnya akan menimbulkan kesan kurang baik bagi negara sahabat. Ia menyatakan tak akan menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut, yang penting menurutnya pemerintah bisa menuntaskan permalasahan tersebut.

"Tanpa menyalahkan siapa pun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat yang bertugas di Indonesia pada pekan ini. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono .

"Sudah dijadwalkan minggu ini. Direncanakan minggu ini," kata Sugiono, dikutip Kamis (4/6/2026).

Sugiono menjelaskan, proses penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan secara bertahap seiring kedatangan para duta besar ke Indonesia. "Saat itu (November 2025) semua yang pending sudah diserahkan credential-nya. Terus setelah itu, ya dari November sampai sekarang. Datangnya bertahap, prosesnya juga bertahap," ujar dia.

Dia memastikan hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara terkait tidak terganggu akibat hal tersebut. Komunikasi dan kerja sama tetap berjalan dengan baik.

Sugiono menambahkan, urusan keprotokoleran bakal dituntaskan, sementara hubungan diplomatik dan kerja sama tetap berjalan. "Saya sudah ketemu dengan sebagian besar dari mereka, walaupun tidak dalam suasana yang formal. Tetapi menurut saya, dengan segala rasa hormat, kerja sama itu tetap berjalan dengan baik, hubungan dan komunikasi juga berjalan dengan baik," jelas dia.

India merupakan pasar terbesar gambir Sumbar. Oleh karena itu, kita berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi gambir,

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty membahas investasi hilirisasi gambir hingga kerja sama penguatan kebudayaan yang bisa dilakukan kedua belah pihak.

"India merupakan pasar terbesar gambir Sumbar. Oleh karena itu, kita berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi gambir," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Rabu.

Menurut dia, dengan berinvestasi di sektor hilirisasi gambir maka akan ada peluang pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Ranah Minang. Hal ini otomatis juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani gambir yang umumnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada pertemuan itu, eks Wali Kota Padang itu turut menawarkan kawasan Padang Industrial Park sebagai lokasi potensial investasi bagi investor India.

Selain sektor investasi, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama kesehatan dan pendidikan. Bahkan, India membuka kesempatan pelatihan bagi aparatur sipil negara khususnya di bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

"India cukup maju di sektor kesehatan, termasuk pengembangan obat-obatan dan tenaga medis," katanya.

Di bidang budaya dan pariwisata, Sumbar mengajak kolaborasi lewat kegiatan Serak Gulo yang rutin digelar di Kota Padang setiap tahunnya pada Desember.

"Kita ingin kolaborasikan budaya Serak Gulo dengan budaya India agar festival ini semakin besar dan menarik," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty mengatakan, terdapat peluang besar untuk menjalin kerja sama antara India dan Sumbar salah satunya di bidang ekonomi.

"Anda adalah produsen gambir terbesar di dunia, sementara India merupakan konsumen katekin terbesar yang dihasilkan dari gambir," ujarnya.

Selain hilirisasi gambir, India juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan kesehatan, termasuk kerja sama pendidikan antara Universitas Andalas dengan sejumlah universitas di India.

"Kami juga menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi pejabat Pemprov Sumbar. Banyak peluang kerja sama yang sudah dibahas, tinggal bagaimana menindaklanjuti," kata Sandeep.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan upaya reformasi nasional yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah dan dunia usaha.

Jermey mengatakan aksesi OECD tidak hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan proses reformasi yang akan memengaruhi cara perekonomian Indonesia berjalan ke depan.

“Aksesi OECD bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya reformasi nasional yang akan membentuk bagaimana ekonomi Indonesia berjalan dalam praktik,” kata Jermey dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar reformasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Dunia usaha bukan hanya pemangku kepentingan, tetapi juga mitra dalam memastikan reformasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperkuat dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, yaitu keterlibatan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyusunan kebijakan yang realistis dan sesuai kebutuhan dunia usaha.

Jermey menjelaskan reformasi kebijakan yang dilakukan dalam proses aksesi OECD harus dapat diterapkan secara praktis agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Reformasi harus tetap praktis dan sesuai dengan realitas dunia usaha agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Jermey mengatakan pengalaman Inggris menunjukkan keanggotaan OECD memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan usaha.

“Bagi Inggris, keanggotaan OECD telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta memperkuat kepastian regulasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha,” ungkapnya.

Ia menambahkan keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan regulasi.

Menurut Jermey, aksesi OECD tidak hanya akan memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian global serta hubungan bisnis kedua negara.

“Aksesi OECD akan memberikan manfaat bagi dunia usaha di Indonesia, ekonomi global, serta hubungan bisnis antara Indonesia dan Inggris,” tuturnya.

Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara dan berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan global.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan Kadin juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal bagi pelaku usaha dalam memahami proses aksesi dan implikasinya terhadap kegiatan bisnis.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Andi siap menjalankan amanah Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Oman dan Yaman.

Fokus utamanya mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari politik hingga perlindungan warga negara. “Insyaallah saya akan melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral secara baik dan positif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun protokol dan konsuler sesuai penugasan,” ujar Andi.

Menanggapi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tengah memanas, termasuk jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, Andi menegaskan komitmennya mengikuti seluruh arahan pemerintah pusat.

Saat ditanya mengenai pesan khusus dari Prabowo terkait kondisi geopolitik dan perlindungan WNI, Andi kembali menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan seluruh penugasan yang diberikan.

“Kami akan melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan Bapak Presiden baik di bidang peningkatan hubungan ekonomi, bidang sosial budaya maupun bidang perlindungan WNI. Dan tentu kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai arahan pusat,” ucap Andi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). Digelar pula pengucapan sumpah anggota Ombudsman RI dan pelantikan sejumlah duta besar (besar).

"Hari ini kami diundang ke Istana untuk menghadiri pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian juga anggota-anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan pelantikan beberapa duta besar yang baru," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril menyebut, acara pengucapan sumpah dan pelantikan itu akan terselenggara pada pukul 13.30 WIB. "Jadi tiga poin ini yang disebutkan di dalam undangan pada siang hari ini dan acara akan dilaksanakan pada jam 13.30. Karena itu kami sudah mulai berdatangan ke Istana Negara siang hari ini," ujarnya.

Hingga pukul 13.00 WIB, sejumlah tamu berpakaian rapi memang sudah berdatangan ke Istana. Mantan hakim konstitusi yang sudah memasuki masa pensiun, Anwar Usman, juga terlihat hadir. Ia mengenakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna biru.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, hingga Wamenpolkam Lodewijk F Paulus.

JAKARTA - Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Iran Dian Wirengjurit mengungkap alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menguasai Iran. Menurutnya, Iran punya sumber daya alam luar biasa.

Menurut Dian, dirinya tidak membenci masyarakat Amerika. Dia hanya mengkhawatirkan pemimpin Amerika saat ini. Pada masa sebelumnya, pemimpin Amerika seperti Barack Obama sangat toleran, bisa diajak dialog, sehingga perjanjian damai bisa tercapai pada 2015.

"Artinya apa sih? Waktu itu saja sudah damai Iran sama Amerika, kok sekarang dibatalkan dalam sekejap oleh Trump tahun 2018 itu, artinya apa sih? Ya memang orang seperti Trump ini tidak menginginkan Iran yang tenang. Dia (Iran) satu-satunya wilayah atau negara di Timur Tengah yang belum dia kuasai dalam konteks geopolitiknya. Sebagian besar lainnya sudah dalam pengaruh Amerika," jelas Dian dalam program Sindo Sore, dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (1/3/2026).

Kenapa Trump ingin kuasai Iran? "Karena sumber daya alamnya yang melimpah luar biasa yang masih dibutuhkan dunia," ujar Dian.

Dian menambahkan, Iran akan terus bertahan dan mempertahankan kedudukannya. "Artinya, sampai kapan pun tidak akan dibiarkan dia jatuh di tangan negara seperti Amerika yang di bawah pimpinan yang pengecut, licik, dan culas seperti Donald Trump," jelas Dian.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Hucakbee. Dalam pernyataannya, Mike menyatakan Israel berhak atas sebagian wilayah Timur Tengah (Timteng).

"Menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam terkait pernyataan yang dibuat oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yang mengindikasikan bahwa dapat diterima bagi Israel untuk mengendalikan wilayah-wilayah milik negara-negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki," tulis akun, X @Kemlu_RI, dikutip Minggu (22/2/2026).

Pernyataan itu juga dikecam keras oleh kementerian luar negeri Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Türkiye, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, Negara Kuwait, Kesultanan Oman, Kerajaan Bahrain, Republik Lebanon, Republik Arab Suriah, dan Negara Palestina, serta sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab (LAS), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

"Mereka menegaskan penolakan tegas negara-negara mereka terhadap pernyataan berbahaya dan provokatif tersebut, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan," sambungnya.

Kementerian-kementerian tersebut menekankan pernyataan itu secara langsung bertentangan dengan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Karena didasarkan pada upaya meredam eskalasi dan menciptakan jalan politik menuju penyelesaian menyeluruh yang menjamin rakyat Palestina memiliki negara merdeka.

Lihat video: Israel Perluas Perampasan Tanah di Tepi Barat, Warga Yahudi Kini Bebas Memberli

"Mereka menegaskan bahwa rencana tersebut berlandaskan pada promosi toleransi dan hidup berdampingan secara damai, dan bahwa pernyataan yang berupaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain merusak tujuan-tujuan tersebut, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong perdamaian," sambungnya.

Kementerian tersebut menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki atau wilayah Arab lain yang diduduki. Penolakan tegas juga kepada setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat atau memisahkannya dari Jalur Gaza.

"Menentang keras perluasan aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, serta menolak secara mutlak setiap ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab," tuturnya.

Para kementerian juga memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan langkah-langkah yang melanggar hukum hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan serta merusak peluang perdamaian. Oleh karenanya, Kementerian tersebut menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif tersebut.

"Kementerian-kementerian tersebut menegaskan komitmen teguh negara-negara mereka terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, serta mengakhiri pendudukan atas seluruh wilayah Arab," katanya.