#30 tag 24jam
22 item, 2 hal
Hakim Perintahkan Barang Bukti Tumbler hingga Video CCTV Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan sejumlah barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus untuk dimusnahkan.... | Halaman Lengkap [333] url asal
#andrie-yunus #kontras #pengadilan-militer #air-keras #barang-bukti
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 10/06/26 16:30
v/246177/
JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan sejumlah barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus untuk dimusnahkan. Perintah itu dibacakan saat hakim membacakan amar putusan terhadap 4 terdakwa yang merupakan prajurit TNI.Duduk sebagai terdakwa, Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, serta Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.
Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sejumlah barang bukti yang dimusnahkan di antaranya satu buah gelas Tumbler warna ungu milik Lettu Budhi. Tumbler itu diduga merupakan tempat penyimpanan air keras sebelum disiramkan kepada Andrie.
"Satu buah gelas Tumbler warna ungu milik terdakwa II (Budhi) agar Tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan maka Tumbler dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujar Fredy saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).
Selain itu, satu flashdisk berisi dua video di TKP, satu aki bekas, satu botol berisi cairan pembersih karat juga turut dimusnahkan dengan alasan yang sama.
Fredy menuturkan alasan status barang bukti tersebut perlu ditentukan tak terlepas dari telah rampungnya proses pengadilan kasus itu. Sejauh ini, belum ada instansi penegak hukum lainnya yang turut meminta barang bukti.
"Hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya," ucapnya.
Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pasalnya, mereka khawatir Pengadilan Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut.
"Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya," ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya.
(jon)
Barang Bukti OTT Bupati Muara Enim, Uang Tunai hingga Rekening Senilai Rp2 M
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti seusai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Komisi... | Halaman Lengkap [208] url asal
#kpk #barang-bukti #ott-kpk #edison #bupati-muara-enim
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 09/06/26 12:56
v/244611/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita sejumlah barang bukti seusai melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai hingga saldo rekening yang nilainya hampir menyentuh Rp2 miliar.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang tunai yang disita tidak hanya berbentuk mata uang rupiah. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa valuta asing (valas).
"Barang bukti dalam bentuk uang tunai, ada rupiah, dolar, riyal, kemudian ada sejumlah rekening yang juga diamankan, di mana saldo-saldo di dalamnya total dengan uang tunai yang diamankan, senilai hampir Rp2 miliar," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Budi menjelaskan sejumlah rekening turut disita lantaran diduga menjadi rekening penampung dengan tujuan melakukan penerimaan di luar ketentuan hukum dari pihak swasta berkaitan dengan sejumlah pengadaan.
"Mengapa rekening-rekening ini juga turut diamankan? Karena memang para pihak ini menyiapkan rekening penampungan untuk menampung terkait dengan dugaan penerimaan dari para pihak swasta," kata Budi.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan tersangka dengan tiga orang lainnya.
Keempat orang itu ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi berkaitan dengan suap pengadaan. KPK juga menduga ada dugaan korupsi gratifikasi dalam perkara ini.
(zik)
TAUD Khawatir Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan PN Militer
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi PN Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8.6.2026) untuk menyerahkan surat agar PN Militer menghentikan... | Halaman Lengkap [254] url asal
#oknum-tni #barang-bukti #penyiram-air-keras #pengadilan-militer #andrie-yunus
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 08/06/26 13:37
v/243402/
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi PN Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar PN Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus . Mereka khawatir PN Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut."Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya," ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya, Senin (8/6/2026).
Menurut dia, surat permohonan penghentian sidang kasus Andrie Yunus ke PN Militer dilakukan karena Majelis Hakim PN Militer telah menjadwalkan agenda vonis terhadap 4 oknum TNI terdakwa penyiraman Andrie Yunus.
Maka itu, dia ingin agar PN Militer segera memutuskan nasib surat tersebut sebelum digelarnya vonis. "Agendanya hari ini Replik dilanjutkan Duplik, baru kemudian Rabu vonis. Jadi kami memang menginginkan supaya surat kami ini dipertimbangkan secepat mungkin, sesegera mungkin sebelum adanya vonis," katanya.
Pihaknya telah menerima ratusan surat dari masyarakat sipil yang mendukung agar kasus penyiraman Andrie Yunus digelar di Pengadilan Umum. Surat itu bakal diserahkan ke Andrie Yunus sebagai bentuk dukungan.
"Hari ini kami menerima dari teman-teman Solidaritas Masyarakat Sipil, surat sebanyak 400 kurang lebih yang dituliskan warga, masyarakat, dan teman-teman Andrie Yunus, yang nanti kami serahkan ke Andrie Yunus. Ini juga mempertegas bagaimana sebenarnya dukungan yang cukup masif dari masyarakat, dari publik supaya mendapatkan proses keadilan yang luas, proses keadilan yang utama dalam konteks penyelesaian kasus Andrie Yunus yang berjalan hampir 2 bulan," ujar Dimas.
(jon)
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) merasa janggal dengan proses Polda Metro Jaya yang tak melampirkan seluruh bukti saat menangani penyiraman air keras terhadap... | Halaman Lengkap [328] url asal
#polda-metro-jaya #barang-bukti #sidang-praperadilan #penegakan-hukum #andrie-yunus
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 26/05/26 20:25
v/233037/
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) merasa janggal dengan proses Polda Metro Jaya yang tak melampirkan seluruh bukti saat menangani penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus dalam sidang praperadilan. Hal itu dinilai bisa menghambat proses penegakan hukum.Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim mengatakan, pihaknya melihat adanya pemilahan bukti yang dilakukan Polda Metro Jaya selama proses persidangan praperadilan. Sikap Polda Metro Jaya berbeda saat konferensi pers perkara tersebut
"Jadi selama proses persidangan dari awal sampai terakhir, bukti-bukti yang dihadirkan di sidang praperadilan itu tidak sepenuhnya dihadirkan. Tampak berbeda ketika bukti yang dihadirkan polisi ketika konferensi pers," ujar Afif usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Dia menilai langkah ini akan menghambat proses penegakan hukum. Penanganan perkara Andrie Yunus terkesan berlarut dan tak dilakukan secara transparan.
"Tentu ketika tidak ada bukti yang lengkap dalam proses praperadilan ini akan menghambat proses penegakan hukum. Sehingga, argumentasi yang kami sampaikan di dalam permohonan praperadilan bahwa adanya penanganan berlarut, adanya penghentian penyidikan yang dilakukan secara diam-diam, itu bisa saja terbukti," ungkap Afif.
"Karena memang alat-alat buktinya itu tidak disampaikan secara menyeluruh dan akan menghambat pengungkapan fakta maupun kasusnya itu sendiri," tambahnya.
TAUD meminta hakim tunggal praperadilan menerima dan mengabulkan permohonan gugatannya. Dia juga meminta hakim tunggal menyatakan Polda Metro Jaya telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah.
"Menyatakan tindakan Termohon yang tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026, serta melimpahkan penanganannya tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah," ujar Afif.
"Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 dan melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan," sambungnya.
(jon)
Kejagung Taksir Total Nilai Aset Barang yang Dilelang di BPA Fair 2026 Capai Rp100 Miliar
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki perhitungan resmi terkait jumlah total nilai aset dari barang sitaan yang akan dilelang dalam kegiatan BPA... | Halaman Lengkap [237] url asal
#kejaksaan-agung #lelang #barang-bukti #koruptor #lelang-negara
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 22/04/26 17:33
v/199495/
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki perhitungan resmi terkait jumlah total nilai aset dari barang sitaan yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026. Hanya saja, Kejagung sudah memiliki perkiraan awal dari jumlah tersebut.Diketahui, sebanyak 400 barang yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026 yang digelar pada 18-22 Mei 2026. Barang-barang yang dilelang di antaranya; mobil dan motor mewah, perhiasan, tas mewah, hingga lukisan.
"Terkait dengan nilai yang kami akan jual, saat ini masih dalam proses penilaian karena itemnya banyak," kata Kepala BPA Kejagung Kuntadi dalam konferensi persnya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).
Karena itu, kata dia, BPA saat ini masih menunggu penghitungan resmi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Tapi estimasi kami di atas Rp100 miliar untuk yang barang bergerak," ujarnya.
Kendati demikian, Kuntadi menyebut jika akan ada barang yang sedang dalam proses penilaian apakah bisa dilakukan lelang atau tidak dalam BPA Fair 2026 nanti. Dia menyebut, barang ini memiliki nilai yang signifikan.
Hanya saja, Kuntadi belum bisa menyampaikan barang yang dimaksud. Namun, ia berharap barang ini juga bisa masuk ke dalam rangkaian yang turut dilelangkan.
"Nah, terkait dengan barang yang berpotensi memiliki nilai yang tinggi, untuk yang akan kami pajang di BPA Fair 2026 ini ada tas ya, sekitar mungkin puluhan miliar ada. Tapi yang menarik ada lukisan emas, ada mobil sport yang tadi Bapak bisa lihat itu ya," pungkasnya.
(rca)
Kejagung Lelang 400 Barang Sitaan dari Koruptor, Ada Perhiasan hingga Mobil Mewah
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset akan meluncurkan kegiatan BPA Fair 2026 pada 18-22 Mei 2026 mendatang. Dalam kegiatan ini, akan ada sekitar... | Halaman Lengkap [330] url asal
#kejaksaan-agung #lelang-negara #koruptor #barang-bukti #lelang-produk
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 22/04/26 15:29
v/199306/
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset akan meluncurkan kegiatan 'BPA Fair 2026' pada 18-22 Mei 2026 mendatang. Dalam kegiatan ini, akan ada sekitar 400 barang rampasan negara akan dilelang secara terbuka bagi masyarakat.Kepala BPA Kejagung, Kuntadi menyampaikan lewat kegiatan ini, pihaknya ingin menekankan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Di mana, penegakan hukum tidak lagi hanya terpaku pada kepastian dan keadilan semata, tetapi juga harus mengejar aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan negara.
"KPI dari BPA salah satunya adalah apabila kami mampu memulihkan kerugian yang diderita oleh korban; dalam hal ini kalau korupsi ya negara, kalau pidana umum ya bisa masyarakat," kata Kuntadi dalam konferensi persnya di Gedung BPA Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).
Kuntadi mengakui selama ini masih banyak pertanyaan di tengah masyarakat mengenai nasib barang-barang yang disita oleh kejaksaan setelah sebuah perkara inkrah atau selesai. Munculnya pertanyaan tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa transparansi dan kebermanfaatan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. "Selama pertanyaan itu masih muncul, berarti kami belum bekerja optimal," ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, BPA mencatat tingkat keterjualan barang rampasan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, waktu, dan kanal penjualan aset tersebut.
Lihat video: Lelang Barang Mewah Koruptor Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia
Sehingga, Kuntandi berharap melalui BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama satu minggu penuh, masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan.
"Rangkaian yang akan kami gelar ini memang kami pilih beberapa barang yang kami harapkan bisa menimbulkan minat dari masyarakat. Ada banyak, ada 400 sekian, 400 sekian item barang yang akan kami tawarkan mulai dari perhiasan, tas mewah, mobil sport di antaranya.
Di sisi lain, Kuntandi memastikan seluruh barang yang disita telah dikelola, dipelihara, dan dijaga nilai ekonomisnya dengan baik. "Sehingga ketika kita jual ke masyarakat barang dalam keadaan baik dan pada akhirnya negara juga mendapatkan benefit yang dari nilai penjualannya dalam keadaan yang harga yang pantas," pungkasnya.
(cip)
KPK Sita 6 Item Barang Milik Faizal Assegaf Terkait Kasus Korupsi Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Faizal Assegaf. Penyitaan dilakukan saat pemeriksaan yang bersangkutan.... | Halaman Lengkap [272] url asal
#faizal-assegaf #ditjen-bea-cukai #barang-bukti #komisi-pemberantasan-korupsi
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 14/04/26 21:08
v/191405/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Faizal Assegaf. Penyitaan dilakukan saat pemeriksaan yang bersangkutan."Terkait dengan pemeriksaan dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh yang bersangkutan, kemudian itu juga sudah diakui kepada penyidik oleh yang bersangkutan dan atas barang-barang yang diterima oleh yang bersangkutan itu pun juga sudah disita oleh penyidik, artinya ini sudah firm," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).
Budi menyebut, penyitaan dilakukan terhadap beberapa barang elektronik dari yang bersangkutan. Namun, apa saja barang elektronik yang disita belum diungkap. "Detilnya besok ya, ada beberapa alat elektronik. Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan," ujarnya.
Diketahui, KPK sempat memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terkait importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Dari pemeriksaan ini KPK mendalami dugaan penerimaan barang atau fasilitas salah satu saksi dari tersangka kasus tersebut.
Saksi tersebut yaitu Faisal Assegaf selaku Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri. Adapun, tersangka yang dimaksud ialah Rizal (RZ) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026.
Lihat video: KPK Ungkap Setoran Rp 7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai untuk Loloskan Barang KW
"Penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh saksi dari salah satu tersangka dalam perkara Bea dan Cukai, yaitu tersangka saudara RZ," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/4/2026).
Dari pemeriksaan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah mengulik perihal apa yang melatarbelakangi adanya pemberian tersebut.
"Tentu dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami apa maksud, tujuan, dan latar belakang tersangka RZ ini memberikan barang ya, atau fasilitas kepada saksi yang diperiksa hari ini," ujarnya.
(cip)
Penampakan Uang Rp335 Juta dan Sepatu Mewah Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan... | Halaman Lengkap [250] url asal
#bupati-tulungagung #gatut-sunu-wibowo #kasus-pemerasan #barang-bukti #komisi-pemberantasan-korupsi
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 12/04/26 00:04
v/188632/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Sabtu (11/4/2026) malam. Penetapan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).Dari operasi senyap itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp335,4 juta dan empat pasang sepatu mewah.
Adapun, barang bukti ini turut ditampilkan KPK saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung bersama ajudannya di Gedung KPK.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan operasi ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan bupati.
"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep, Sabtu (11/4/2026).
Lihat video: Kena OTT! Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Hari Ini
Uang tunai tersebut, diduga merupakan alokasi jatah dari permintaan Bupati Gatut kepada salah satu Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tulungagung.
"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW dari permintaan sebesar Rp5 miliar," ujarnya.
Saat ditampilkan barang bukti tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa empat pasang sepatu Luis Vuitton ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. "Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya, nilainya mencapai Rp 129 juta," tuturnya.
(cip)
KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait penggeledahan rumah Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS) di Indramayu. Komisi... | Halaman Lengkap [317] url asal
#kasus-suap #kpk #barang-bukti #indramayu #ono-surono
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 07/04/26 10:23
v/183623/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita sejumlah barang bukti terkait penggeledahan rumah Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS) di Indramayu. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis (2/4/2026)."Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kepada wartawan, dikutip Selasa (7/4/2026).
Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dkk.
Budi menyebutkan, barang bukti yang disita itu nantinya akan didalami oleh penyidik. Termasuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. "Tentu dokumen-dokumen catatan itu dibutuhkan oleh penyidik untuk nanti didalami dikonfirmasi dalam pemeriksaan kepada para pihak ya termasuk terbuka kemungkinan nanti untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan kepada saudara ONS ya untuk menerangkan temuan-temuan penyidik dalam dua kegiatan penggeledahan tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, tim KPK menyasar kediaman Ono di Kota Bandung. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Dari penggeledahan yang dimaksud, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta.
"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).
Dalam perkara ini, KPK memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.
"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut. "Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.
(zik)
Ini Barang Bukti Kasus Pembunuhan Aktivis Ermanto Usman, Ada Linggis hingga Karpet
Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT) Ermanto Usman (65). Polisi... | Halaman Lengkap [143] url asal
#pembunuhan #polda-metro-jaya #kasus-pembunuhan #barang-bukti #ermanto-usman
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 11/03/26 13:49
v/161762/
JAKARTA - Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT) Ermanto Usman (65). Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan.Berdasarkan pantauan, barang bukti tersebut ditunjukkan dalam sesi konferensi pers di Gedung Aula Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).
Terlihat barang bukti berupa linggis yang diduga digunakan oleh pelaku. Tampak pula sejumlah handphone, kunci motor, dan karpet.
Diketahui, Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65) ditangkap pada Senin (9/3/2026).
Ermanto Usman ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Senin (2/3/2026) dini hari.
Jasad korban ditemukan tergeletak di dalam kamar. Sementara itu, sang istri, P (60), ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung mendapatkan perawatan.
(zik)
Kejagung Sita Dokumen dan Bukti Elektronik saat Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman
Kejagung menyita dokumen, barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dan rumah Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YH) terkait kasus vonis lepas CPO.... | Halaman Lengkap [170] url asal
#kejaksaan-agung #barang-bukti #penggeledahan #ombudsman-ri #korupsi-cpo
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 10/03/26 12:05
v/160203/
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dan rumah Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YH) terkait dengan kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Penggeledahan dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026 kemarin."Ada dokumen sama BBE (barang bukti elektronik)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, penggeledahan dilakukan penyidik di rumah YH yang berada kawasan Cibubur, Jakarta Timur. "Kalau tidak salah (kawasan) Cibubur," ujar Syarief.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut penggeledahan di kantor dan petinggi Ombudsman RI itu terkait Pasal 21 tentang Perintangan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Minyak Goreng.
Anang menyebut penggeledahan ini juga terkait gugatan perdata yang dilayangkan tiga terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diketahui, Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi untuk gugatan perdata itu.
"Dia kena pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntuta perkara minyak goreng yang dulu itu, yang onslag itu putusan," ungkap Anang.
(shf)
OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, KPK Sita Barang Bukti Elektronik dan 5 Mobil Mewah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Hal itu terdiri dari barang... | Halaman Lengkap [370] url asal
#bupati-pekalongan #fadia-arafiq #barang-bukti #ott-kpk #komisi-pemberantasan-korupsi
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 04/03/26 22:58
v/155433/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Hal itu terdiri dari barang bukti elektronik hingga lima unit mobil.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, barang bukti elektronik berupa percakapan grup WhatsApp. Adanya grup tersebut sebagai tempat laporan penarikan uang terkait praktik korupsi itu. Sejumlah barang bukti yang dimaksud ditampilkan dalam layar saat konferensi pers penahanan Fadia.
"Di mana saat melakukan penarikan tunai itu staf selalu melaporkan dan mendokumentasikan, jadi ini dokumentasi yang dilakukan staf saat menarik uang di mana uang tunai ini selanjutnya diberikan kepada Bupati," kata Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan barang bukti mobil, yang terdiri dari Wuling Air EV, Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire. "Kendaraan wuling atas penguasaan RUL (Rul Bayatun) Direkur PT RNB orang kepercayaannya Bupati," ujarnya.
Budi melanjutkan, kendaraan yang disita itu dari berbagai lokasi, termasuk diamankan dari rumah dinas Fadia. "Ini terakhir kendaraan di rumah di Kota Wisata Cibubur," kata Budi saat layar menunjukkan mobil Vellfire.
Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Lihat video: Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Diamankan di Semarang
Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).
Asep mengungkapkan, penahanan yang bersangkutan dilakukan untuk 20 hari pertama, yakni 4-23 Maret 2026. Apapun, lokasi penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
(cip)
#50 tag sepekan
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u1731472/public_html/sub/ekbisblog/inc.dashboard.php on line 56